Dua Penyuap Dewie Yasin Limpo Dituntut Tiga Tahun Penjara

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Abdi Bumi Cendrawasih Setiadi Jusuf dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Deiyai Papua Irenius Adii, dituntut pidana penjara masing-masing selama tiga tahun, dan membayar denda sebesar Rp100 juta, subsider enam bulan kurungan.

Keduanya diyakini memberi suap kepada anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo.

"Kami berpendapat, syarat objektif dan subjektif telah terpenuhi, sehingga kedua terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana," ujar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (10/3).

Kedua terdakwa diyakini melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lihat juga: Saksi Sebut Dirut PLN Terima Laporan Proyek Dewie Limpo

Berdasarkan fakta persidangan, kata Jaksa, Dewie diketahui meminta imbalan uang kepada Irenius untuk pelicin proyek. Uang itu dimaksudkan agar Dewie mengupayakan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua.

Lebih jauh, Setyadi diminta Irenius untuk menyiapkan dana pelicin sesuai permintaan Dewie. Setelah bersepakat, Dewie menerima uang sebesar $177, 7 ribu Singapura, atau tujuh persen dari total nilai anggaran yang diminta.

"Dari fakta hukum, uang $177,7 ribu Singapura diberikan ke Dewie dengan maksud agar mengupayakan pembangunan pembangkit listrik. Setiyadi berharap dia yang mengerjakan proyek tersebut," kata Jaksa.

Berikut kronologis penyuapan yang disebutkan dalam persidangan:

30 Maret 2015. Setelah rapat dengar pendapat antara Komisi VII dengan Kementerian ESDM, Dewie memperkenalkan Irenius kepada Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirjen EBTKE Rida Mulyana.

Dewie menyampaikan kepada Sudirman bahwa Kabupaten Deiyai sangat membutuhkan listrik. Menanggapi hal itu, Sudirman menyarankan agar Irenius memasukkan proposal ke Kementerian ESDM.

Lihat juga: Geram, Dewie Limpo Teriak di Ruang Sidang

Dewie kemudian meminta Irenius mempersiapkan dana pengawalan anggaran dan disanggupi Irenius. Selanjutnya, Irenius memasukkan proposal pembangunan pembangkit listrik Kabupaten Deiyai ke Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Sekitar Agustus 2015, Irenius dihubungi oleh Rinelda agar memperbaiki proposal. Sebulan kemudian, Irenius menyerahkan proposal yang sudah direvisi dan menyerahkannya langsung kepada Dirjen EBTKE Rida Mulyana.

28 September 2015, Irenius bertemu dengan Rinelda, Bambang Wahyuhadi (staf ahli Dewie), serta Dewie di Plaza Senayan, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan itu, Dewie kembali meminta Irenius menyiapkan dana pengawalan sebesar 10 persen dari anggaran yang diusulkan. Irenius pun menjawab akan mengupayakannya.

11 Oktober 2015, Irenius menanyakan perkembangan pengajuan proposal kepada Rinelda. Namun, Rinelda meminta agar Irenius menyiapkan dana pengawalan terlebih dahulu.

Irenius menjawab sudah ada pengusaha yang akan menyediakan dana pengawalan dengan syarat ada jaminan pengusaha tersebut menjadi pelaksana pekerjaannya.

13 Oktober 2015, Irenius dan Rinelda datang ke Kementerian ESDM untuk menanyakan perkembangan proposal dan mendapatkan informasi bahwa proyek pembangkit listrik hanya bisa dianggarkan melalui APBN dengan proses pengadaan secara lelang eletronik di kementerian.

Lihat juga: Saksi Sebut Dewie Limpo Terima Rp150 Juta untuk Nikah Anak

Mengetahui hal itu, Irenius meminta Rinelda mengupayakan melalui dana Tugas Pembantuan dengan harapan pelelangan dapat dilakukan di tingkat kabupaten sehingga ia dapat menjamin pengusaha yang akan menyediakan dana pengawalan sebagai pelaksana pekerjaan.

Rinelda menyampaikan permintaan itu kepada Dewie dan Bambang. Dewie mengatakan akan membicarakan itu dengan Rida.

Keesokannya, Bambang mengatakan kepada Rinelda bahwa Dewie akan membicarakan hal itu dengan anggota Badan Anggaran Komisi VII DPR.

Dewie juga mengatakan bahwa ada mekanisme penganggaran melalui Dana Aspirasi sebesar Rp50 miliar. Oleh karena itu, Irenius diminta menyiapkan Rp2 miliar.

18 Oktober 2015, di sebuah restoran di Mal Pondok Indah, Irenius mempertemukan Setiadi dengan Dewie, Rinelda, Bambang, dan Stefanus Harry Jusuf (adik kandung Setiadi).

Setiadi menyatakan bersedia memberikan dana pengawalan kepada Dewie sebesar 7 persen dari anggaran yang diusulkan. Kendati demikian, Setiadi menegaskan uang tersebut harus dikembalikan apabila ia gagal menjadi pelaksana.

Atas kesepakatan tersebut, Dewie meminta Setiadi menyerahkan setengah dari dana pengawalan sebelum pengesahan APBN 2016 melalui Rinelda, dengan berkoordinasi dengan Bambang.

19 Oktober 2015, bertempat di sebuah kafe di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Irenius bersama Setiadi melakukan pertemuan dengan Rinelda dan menyatakan akan menyerahkan setengah dana pengawalan, yang sebesar Rp1,7 miliar dalam bentuk dolar Singapura keesokan harinya. Dalam pertemuan itu, turut hadir Stefanus dan seorang lainnya bernama Jemmie Dephiyanto.

Lihat juga: KPK Periksa Eks Bos Hutama Karya Soal Kasus IPDN

20 Oktober 2015, bertempat di Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Irenius dan Setiadi melakukan pertemuan dengan Rinelda untuk menepati janjinya, yaitu menyerahkan uang sebesar SGD177.700. Stefanus dan Jemmie turut hadir.

Dalam pertemuan itu, Setiadi juga memberikan uang kepada Irenius dan Rinelda masing-masing sebesar SGD1.000. Beberapa saat setelah itu, Irenius dan Setiadi ditangkap oleh petugas KPK. (yul)