Puan Jamin Tak Ada Salah Sasar Distribusi Kartu Sakti Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan tidak akan ada salah sasaran dalam pendistribusian Kartu Sakti Jokowi. Hingga saat ini, distribusi kartu KIS dan KIP diklaim sudah mencapai 90 persen. 

"Insya Allah sampai Maret- April ini selesai. Verifikasi dan validasi data kami perbarui terus. Hanya penerima yang berhak yang dapatkan KIS dan KIP," kata Puan di Istana Merdeka, Kamis (10/3). 

Pilihan Redaksi Kartu Sakti Jokowi Banyak Tak Dimengerti Jokowi: Kartu Sakti Harus Segera Diberikan ke Korban Sinabung Mensos Targetkan Distribusi Kartu Sakti Selesai November

Puan mengatakan untuk tahun 2016 ini jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat bertambah menjadi 92,4 juta warga kurang mampu. Sementara itu, berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) KIP diberikan kepada 20,3 juta anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 

Dari jumlah tersebut, 17, 9 juta diantaranya berada di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sisanya di bawah Kementerian Agama. 

Puan mengatakan KIP diberikan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu setahun sekali. 

Pemberian tersebut, ujar Puan, diberikan setiap tahun kenaikan kelas atau ajaran baru, yakni pada bulan Juni atau Juli. 

"Pemerintah berharap April semua distribusi KIP bisa diterima anak Indonesia sebelum pemanfaatan diambil bulan Juni-Juli," ujarnya. 

Puan juga menegaskan bahwa pemerintah hanya akan memberikan kartu sakti Jokowi tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga, kalau ternyata ada keluarga mampu yang masuk ke dalam daftar penerima, bantuan akan ditarik kembali. 

"Bantuan akan diganti ke keluarga yang lebih berhak mendapatkan," ujarnya. 

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintah sekarang terus memaksimalisasi ketelitian dari seluruh data penerima bantuan kartu sakti Jokowi. 

"Hal ini agar pemerintah bisa melakukan presisi ketelitian dari seluruh data yang kami punya," kata Khofifah. (bag)