Kasus Sumber Waras, Ahok Yakin KPK Profesional

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama yakin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) profesional mengusut kasus Rumah Sakit Sumber Waras. KPK kata dia, juga sudah meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk melakukan investigasi.

"KPK akan terus cari, kan KPK gak boleh stop. Saya percaya KPK profesional," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/3).

Namun, Ahok mengaku lebih senang apabila kasus tersebut dilanjut ke pengadilan. Dia menilai hal tersebut dapat membuat kasus menjadi jelas.

"Saya lebih seneng ke pengadilan. Supaya gak dibuat ombang ambing. Kalau di pengadilan keliatan salahnya di mana," ucapnya.

Ahok enggan menanggapi serius perihal KPK yang dituding memihak pada dirinya. Padahal menurutnya KPK sudah bekerja secara profesional. Dia juga sempat menyinggung panggilan dari DPR terkait permasalahan Sumber Waras itu.

"Saya merasa bangga juga jadi Ahok. Bisa atur KPK dituduh mereka. DPR RI mau panggil saya, udah sekelas presiden saya," tuturnya.

Pilihan Redaksi Lulung Soal Sumber Waras: Kami Ingin Ahok 'Dikandangin' KPK: Kasus Sumber Waras Tak Terkait Pilgub DKI KPK Minta Bantuan PPATK Usut RS Sumber Waras

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD melaporkan Ahok ke KPK soal kasus RS Sumber Waras. Laporan tersebut merujuk pada paparan anggota BPK beberapa waktu lalu yang menemukan penyelewengan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit itu seluas 3,7 hektar.

BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras yakni di Jalan Tomang Raya dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.

BPK menaksir kerugian negara sebanyak Rp 191 miliar. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok untuk membatalkan pembelian.

Ahok juga direkomendasikan meminta pertanggungjawaban Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) agar menyerahkan lokasi fisik tanah di Jalan Kyai Tapa. Tak mengindahkan rekomendasi tersebut, Ahok justru ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras.

Namun, sampai saat ini KPK belum menemukan adanya praktik korupsi dalam aktivitas pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok juga sudah mengamini hal tersebut. (bag)