Pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta itu mengusung slogan "Kembalikan Jakarta kepada Rakyat", selaras dengan misi mereka hendak membebaskan Jakarta dari konglomerat hitam.
ATeMas berharap dapat mengumpulkan dua juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta sebagai bekal untuk mendaftar menjadi pasangan bakal calon kepala daerah dari jalur independen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mujtahid menuding selama ini kebijakan-kebijakan di Jakarta dikendalikan oleh konglomerat hitam.
"Kami tidak antipartai. Kami menghormati partai. Kami berharap partai-partai menghormati warga DKI Jakarta yang ingin mendapat calon gubernur dari jalur independen," ujar Mujtahid.
Ahmad Taufik menargetkan dua juta KTP bisa mereka kumpulkan bulan Juni. Ia juga menyindir beberapa bakal calon gubernur DKI Jakarta yang disebutnya bertindak curang dengan mengumpulkan KTP sebelum mendeklarasikan pencalonannya.
“Kami tidak seperti calon lain yang sudan curi start baru deklarasi. Kami launching dahulu baru mengumpulkan KTP," ujar Ahmad.
Ia yakin telah memiliki beberapa kantong suara di wilayah Jakarta, antara lain di Paseban, Condet, Muara Angke, dan beberapa kawasan utara Jakarta.
"Nanti setiap minggu akan kami sambangi tempat-tempat tersebut. Ada juga satu pulau di Pulau Seribu yang minta kami datang ke sana," ujar Ahmad.
Jurnalis dan aktivis
Berdasarkan data yang dihimpun, Ahmad Taufik selaku bakal calon gubernur DKI Jakarta saat ini bekerja sebagai aktivis hak asasi manusia. Ate merupakan salah satu pengacara Hendra Saputra, office boy yang dijadikan sebagai direktur dalam kasus dugaan korupsi putra mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarif Hasan.
Ate pernah berkarier di dunia jurnalistik, antara lain di TEMPO, CBS TV, Eksponen, dan D&R. Ate juga pernah menjabat sebagai Ketua Presidium Aliansi Jurnalis Independen, Ketua Advokasi Pers Indonesia, dan menjadi pendiri Forum Wartawan Independen.
Sementara wakilnya, Mujtahid, merupakan akademisi dan aktivis kemanusiaan. Pria yang menempuh studi sarjana di Univesitas Indonesia tersebut pada tahun 1999 pernah diminta Partai Amanat Nasional menyelidiki kasus pembunuhan dukun santet di Jawa Timur. (agk)