Pemprov DKI Didesak Ambil Alih Privatisasi Air di Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk segera mengakhiri praktik privatisasi air di wilayah Jakarta.

Desakan tersebut disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta dalam aksi damai menolak kerja sama antara PT Perusahaan Air Minum Jakarta (PAM Jaya) dan Palyja serta Aetra di Bundaran Hotel Indonesisa, Jakarta Pusat, Minggu (20/3).

Pilihan Redaksi Ahok Anggap Teknik Perfilman Lokal Tak Kalah dari Hollywood Presiden Jokowi Dinilai Bermanuver Kunjungi Hambalang Lembah Gurame Jadi Pusat Earth Hour di Depok Abdeslam Mengaku Batal Ledakkan Diri di Stadion Paris

Koordinator Komunikasi Public Services International (PSI) Indah Budiarti mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berisiko merugi Rp18 triliun akibat adanya kerja sama pengelolaan air antara Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dengan PT Perusahaan Air Minum Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.

Kerugian tersebut berupa beban selisih tarif air (shortfall) yang mesti dibayar PAM Jaya yang bila diakumulasi hingga 2022.

"Praktik privatisasi air di Jakarta ini kalau masih diteruskan dengan operator swasta akan menimbulkan utang Pemprov sampai Rp18 triliun," ujar Indah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (20/3).

Perjanjian itu juga menyebabkan tarif air di Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu sekitar Rp7.000 per meter kubik. Padahal, audit BPKP pada 2011 menyebutkan seharusnya air di Jakarta hanya Rp4.025 per meter kubik.

"Esensi layanan publik seperti air dan istrik itu seharusnya tidak dipegang swasta, karena ujung-ujungnya mahal, karena swasta pasti mengejar profit," katanya.

Palyja dan Aetra, Indah menambahkan, seharusnya bisa menepati kontrak dengan menyediakan air bersih bagi 80 persen warga Ibu Kota. Realitasnya, kedua perusahaan tersebut kini baru bisa menyediakan air bersih bagi 40 persen penduduk Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI, menurutnya seharusnya bisa mengambil alih penyediaan air bersih dari Palyja dan Aetra.

"Jangan berikan pengelolaan air pada swasta. Kembalikan pengelolaan air pada pemerintah daerah yang merupakan representasi dari rakyat, kembalikan layanan air ke publik" ujarnya. (den)