Sesepuh PPP Tegaskan Muktamar Jalan Terus Tanpa Djan Faridz

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan muktamar partai berlambang Ka'bah akan tetap berlangsung meski tidak dihadiri oleh Djan Faridz, yang merupakan ketua umum hasil muktamar Jakarta.

"Menurut kami, muktamar tidak harus tergantung pada Djan Faridz. Djan Faridz adalah bagian daripada persoalan ini. Jadi Ketidakhadiran dia tidak membuat muktamar tidak bisa dilangsungkan," ujar politisi senior PPP Bachtiar Chamsyah saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/3).

Bachtiar mengatakan, Djan Faridz harus menghormati suara mayoritas kader partai berlambang Ka'bah itu. "Jadi hendaknya kita tidak boleh menjadi diktator (terhadap) mayoritas," katanya.

Pilihan Redaksi Gugatan Djan Faridz ke Pemerintah Dinilai Hancurkan PPP Lulung Sebut Kantor PPP Hibah dari Pemerintah, Bukan Sewa Senior PPP Kumpul Desak Muktamar Digelar April

Dia secara pribadi tidak mempermasalahkan jika Djan Faridz ingin maju menjadi ketua umum partai asal melalui mekanisme pemilihan di muktamar. Hal itu, menurutnya, akan tergantung pada pilihan mayoritas peserta muktamar yang memiliki legalitas.

"Kami setuju saja dia jadi ketua umum, tapi di muktamar dong," katanya.

Senada dengan Bachtiar, tokoh senior PPP lainya, Zain Badjeber. Dia justru menyinggung soal tidak dilibatkannya Djan Faridz dalam majelis islah bentukan Suryadharma Ali, selaku Ketua Umum PPP hasil Muktamar ke-7 di Bandung.

"Kesatuan ini sudah seutuhnya DPP (PPP hasil Muktamar) Bandung dengan Ketua Umum Suryadharma Ali. Djan Faridz tidak ikut dalam majelis islah yang dibentuk oleh Suryadharma Ali, sehingga ditinggalkan," kata Zain.

Sebelumnya, mayoritas sesepuh PPP mendesak agar muktamar digelar secepatnya pada April mendatang demi mewujudkan islah. Desakan itu muncul juga karena mempertimbangkan sejumlah agenda nasional yang perlu dilaksanakan dalam waktu dekat, seperti Pilkada dan verifikasi keikutsertaan partai politik dalam pemilu. Apabila tidak segera dilaksanakan muktamar, PPP terancam menjadi organisasi kemasyarakatan. (ags)