Perusahaan Siap Bayar Tebusan untuk Sandera Abu Sayyaf

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, PT Patria Maritime Lines siap membayar tebusan kepada kelompok sipil bersenjata Filipina, Abu Sayyaf.

Perusahaan yang berkantor pusat di Bekasi, Jawa Barat, itu merupakan tempat kerja sepuluh warga negara Indonesia yang saat ini disandera Abu Sayyaf.

"Komunikasi mereka (antara PT Patria Maritime dan Abu Sayyaf) baik. Perusahaan siap membayar," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (4/4).

Luhut menuturkan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah opsi pembebasan para sandera. Namun, ia menolak berbicara detail terkait opsi-opsi tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Abu Sayyaf disebut meminta tebusan sebesar Rp15 miliar untuk sepuluh warga negara Indonesia yang mereka sandera.

Lebih dari itu, Luhut berkata, Indonesia menerima keputusan pemerintah Filipina untuk tidak mengizinkan pasukan Tentara Nasional Indonesia menjalankan operasi pembebasan di wilayah mereka.

Meski demikian, kata Luhut, TNI kemungkinan besar akan mengirim beberapa perwira untuk mendukung operasi militer yang digalang angkatan bersenjata Filipina.

Pilihan Redaksi Temui Jokowi, Menlu Laporkan Upaya Pembebasan WNI Sandera Luhut Pimpin Rapat Pembebasan Sandera Abu Sayyaf Pembebasan Sandera, TNI Tak Boleh Masuk ke Filipina

"Yang bisa kami lakukan adalah asistensi dengan mengirimkan perwira dari pasukan khusus," ucap Luhut.

Siang tadi, usai rapat terbatas terkait pembebasan sepuluh anak buah kapal Brahma 12 yang disandera Abu Sayyaf, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan keputusan Filipina yang tidak memperbolehkan TNI masuk ke negara tersebut.

"Mereka memiliki konstitusi yang bunyinya kurang lebih, 'pelibatan tentara asing dalam wilayah Filipina harus diatur dalam sebuah treaty'," kata Retno.

Retno menuturkan, Presiden Joko Widodo memerintahkannya untuk terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Filipina.

Hingga saat ini, menurut Retno, negara yang dipimpin Presiden Benigno Simeon Cojuangco Aquino itu menunjukkan komitmen besar terhadap pembebasan sepuluh warga negara Indonesia. (bag)