"Sunny tahu tentang reklamasi, dia ketemu pengusaha dan sering dengar bagaimana respon pengusaha terhadap saya," kata Ahok di kawasan Semanggi, Jakarta, Jumat (8/4).
Respon yang dimaksud Ahok adalah kewajiban pengembang untuk membayar uang kontribusi tambahan terkait proyek reklamasi 17 pulau di kawasan pantai utara Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Ahok mengaku menolak usulan tersebut lantaran karena digugat. Ia pun mengusulkan skema biaya kontribusi yang merujuk pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
Berselang satu tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengajukan skema pembayaran kontribusi sebesar 15 persen dari lahan yang dijual di pulau reklamasi dikali NJOP setempat.
Raperda itu diajukan pada 23 November 2015 ke DPRD DKI Jakarta. Hingga saat ini, rancangan peraturan daerah itu tidak kunjung disahkan. DPRD menilai formula pembayaran itu terlalu memberatkan pengembang.
Di tengah pembahasan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja beserta karyawannya bernama Trinanda sebagai tersangka suap Raperda Reklamasi.
KPK menduga Sanusi menerima suap dari Ariesman dan Trinanda sebanyak Rp2 miliar.
Anak perusahaan pimpinan Ariesman, PT Muara Wisesa Samudra, tengah menggarap reklamasi Pulau G.
Untuk melengkapi berkas penyidikan tersebut, lembaga antirasuah juga telah mencegah Bos PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Sunny. Keduanya diduga mengetahui transaksi suap tersebut. (abm)