Indonesia Tak Pernah Bahas Pembayaran Uang Bebaskan 10 ABK

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proses pembebasan terhadap 10 anak buah kapal (ABK) yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf masih berjalan hingga kini. Pemerintah memastikan tak pernah ada niat untuk membayar ganti rugi seperti yang diminta oleh kelompok tersebut.

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih terus berkomunikasi dengan Pemerintah Filipina untuk membicarakan proses pembebasan terhadap 10 WNI tersebut.

"Sekali lagi pemerintah tak pernah membicarakan tentang bayar membayar, tidak sama sekali," kata Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden Indonesia, Jumat (8/4).

Jusuf Kalla menjelaskan pagi tadi dirinya juga baru saja mendapatkan laporan dari kementerian terkait mengenai perkembangan yang terjadi di Filipina.

Pilihan Redaksi Kapolri Minta Filipina Utamakan Keselamatan 10 WNI Sandera Menhan: Negosiasi Penyelamatan 10 WNI Sandera Dilakukan Esok Pemerintah Masih Yakin Langkah Negosiasi dengan Abu Sayyaf Pemerintah Diburu Tenggat Pembebasan 10 WNI di Filipina

Pria yang akrab disapa JK tersebut mengatakan pemerintah masih yakin dengan dialog kemanusiaan yang sekarang dijalin oleh Pemerintah Filipina terhadap kelompok Abu Sayyaf.

"Ya kami usahakan kemanusiaan, negosiasi kemanusiaan," kata dia.

Sebelumnya kapal tongkang Anand 12 dan Brahma 12 yang membawa 7 ribu ton batu bara bertolak dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju Filipina pada 15 Maret. Kedua kapal kemudian dibajak Abu Sayyaf di perairan Sulu pada 27 Maret lalu.

Kapal Brahma 12 sudah lebih dahulu dilepas dan kini berada di tangan otoritas Filipina. Sementara 10 WNI ABK Anand 12 hingga saat ini masih disandera militan Abu Sayyaf, yang meminta uang tebusan sekitar Rp15 miliar.

Sebagai catatan, perusahaan tempat para ABK tersebut bekerja dikabarkan siap untuk membayar tebusan yang diminta oleh Abu Sayyaf. JK pun mengatakan pemerintah tak bisa menahan jika memang perusahaan mau melakukan itu.

Namun JK memastikan pemerintah tidak akan mendorong itu untuk. "Perusahaan itu tak bisa kami kontrol, tapi kami tentu tak mendorong seperti itu," katanya. (bag)