KPK Periksa Ahok Untuk Klarifikasi Temuan BPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengklarifikasi hasil temuan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Banyak hal (yang ditanyakan ke Ahok). Kami mencoba mengkroscek. Kami kan sudah memegang data audit BPK," ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/3).

Namun, ketika ditanya apakah ada kerugian negara dalam pemebelian lahan tersebut, Agus menyatakan belum bisa menyimpulkan. Ia berkata saat ini KPK tengah menyelidiki dugaan tersebut.

Lihat juga: Audit Dibilang Ngaco, BPK Persilakan Ahok Bawa ke Pengadilan

Lebih lanjut, Agus menuturkan penyidik KPK juga mengklarifikasi hasil investigasi BPK kepada Ahok. Ia menjelaskan, setiap pihak termasuk Ahok memiliki hak untuk membantah hasil investigasi tersebut.

"Ahok akan ditanya mengenai apa saja aturan-aturan yang dipakai sebagai dasar audit BPK. Sudah sesuai atau belum. Itu dari pandangan Pak Ahok. Mungkin ada bantahan dari sisi lain," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menegaskan belum ada kesimpulan dalam penyelidikan perkara dugaan korupsi tersebut. Ia menilai saat ini penyidik KPK masih meminta keterangan sejumlah pihak terkait hal tersebut.

Lihat juga: Lulung Minta Ahok Langsung Pakai Rompi Oranye KPK

"Semua kami cek dan dalami. Ada kesalahan fatal atau tidak seperti yang diungkapkan. Memang ada kerugian atau tidak itu sedang kami dalami," ujar Laode.

Berdasarkan pantauan, hingga kini Ahok belum selesai diperiksa oleh KPK sebagai saksi sejak pukul 09.10.

BPK menemukan adanya perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa.

BPK menaksir kerugian negara sebanyak Rp191 miliar. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok membatalkan pembelian. Namun Ahok tetap membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras.

Dalam dugaan perkara tersebut, Ahok dilaporkan ke KPK karena dituding menyelewengkan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah itu seluas 3,7 hektar.

Meski telah dilaporkan ke KPK, Ahok justru berencana memperluas rumah sakit tersebut apabila ada sejumlah pihak yang menjual lahan seluas 7,5 hektare di tengah Kota Jakarta. (yul)