Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti partai politik dari Australia National University (ANU) Marxus Mietzner menilai ada empat hal yang perlu diperhatikan Presiden Joko Widodo dalam melanjutkan roda pemerintahan. Hal ini, kata dia, agar Jokowi tidak terlalu puas atas hasil yang telah dicapai.
Hal pertama, menurutnya adalah inflasi. Sebab, kata dia, inflasi berkorelasi dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan. Hal ini, dibuktikan saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melemah pada 2008 akibat inflasi tinggi. Marxus berkata meski saat ini inflasi dan harga minyak dunia tengah turun, namun dia mengingatkan, masih ada bahaya jika 2019 kondisinya berbalik.
"Kalau harga minyak naik lagi, maka ini akan berubah. Ini bukan sesuatu yang buat Jokowi puas," kata Marxus di Jakarta, Minggu (17/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal kedua, lanjutnya, adalah kestabilan politik. Marxus memaparkan, secara prinsip masyarakat puas jika kondisi politik stabil. Namun, menurutnya kondisi politik yang sedang stabil seperti saat ini, tidak baik bagi ruang demokrasi.
"Padahal konflik penting untuk demokrasi. Tanpa konflik, demokrasi tak akan berkembang," kata dia.
Lebih lanjut, kata dia, sistem Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sekarang terbangun, cenderung rapuh. Sebab, Marxus berkata dengan iuran BPJS yang rendah, akan membebankan anggaran pemerintah.
Sehingga, dikhawatirkan pada 2019, sistem BPJS akan runtuh atau masyarakat yang tidak dapat dilayani sepenuhnya. Terkahir, Marxus khawatir infrastruktur yang menjadi andalan pemerintahan Jokowi belum selesai pada 2018 atau setahun tepat sebelum pemilu diselenggarakan.
"Saya khawatir banyak warga bertanya proyek yang anda janjikan dimana. Banyak angka puas, tapi jangan terlalu percaya. Kalau dia percaya, akan aman itu berbahaya," kata Marxus.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consultation (SMRC) Djayadhi Hanan mengatakan berdasarkan hasil survei lembaganya, infrastruktur dan layanan kesehatan menjadi salah satu hal positif dari tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi.
Penilaian yang diberikan masyarakat pada sektor infrastruktur kata dia, sebesar 71 persen, dan layanan kesehatan yang terjangkau sebesar 61 persen. Sementara, dia berkata penilaian negatif, diberikan masyarakat karena masih banyak pengangguran yang terjadi. Djayadi berucap, pada Maret 2016, tingkat masyarakat miskin juga masih tinggi sebesar 66 persen.
Djayadi memaparkan hasil survei juga menunjukan, kondisi korupsi juga semakin banyak. Meski, dibandingkan Desember 2015, menurun dari 61 ke 51 persen.
"Penilaian sangat negatif diberikan warga kepada kinerja mengurangi menyediakan lapangan kerja, mengurangi jumlah orang miskin, dan harga kebutuhan pokok," kata Djayadi.
Survei SMRC inidilakukan pada 22-30 Maret 2016, dengan melibatkan 1220 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi di Indonesia. Sampel ditarik melalui cara random, dengan margin of error sebesar 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%.
(pit)