DPRD Akan Protes Ahok soal Penggusuran Pasar Ikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menyesalkan tak adanya komunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal penggusuran Pasar Ikan, Penjaringan. DPRD berencana menyurati Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal penggusuran di kawasan Jakarta Utara itu.

"Eksekutif tidak ada komunikasi dengan legislatif," kata Anggota Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua dalam pertemuan dengan warga korban penggusuran Pasar Ikan, Luar Batang, di Gedung DPRD DKI, Senin (18/4).

DPRD juga menyesalkan penanganan korban penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu lokasi rumah susun yang disediakan, yakni di Rawa Bebek, lokasinya terlalu jauh. Hal ini menurut Inggard sama saja menyusahkan warga karena jauh dari tempat di mana mereka mencari nafkah selama ini.

Lihat juga: Ratna Sarumpaet Minta Bantuan Tenda untuk Warga Pasar Ikan

Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, penggusuran warga serta penanganan tak memadai korban pengungsian adalah bukti kesewenang-wenangan Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau dikasih tempat di sana (di Rusun), berjualan di sana, yang beli siapa? Ini kesewenang-wenangan pemerintah," kata Prasetio.

Oleh karena itu Prasetio berencana meminta pemerintah dan warga sama-sama menunjukkan bukti kepemilikan tanah.

Lihat juga: Riwayat Kampung Akuarium, Penelitian Hingga Penggusuran

Penggusuran dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap Pasar Ikan pekan lalu. Lebih dari 500 bangunan dirobohkan. Ratusan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.

Meksi rumah susun disediakan, namun warga ada yang memilih untuk bertahan di lokasi penggusuran. Beberapa dari mereka kini tinggal di perahu.

Menrutu aktivis hak asasi manusia Ratna Sarumpaet yang selama ini mendampingi warga, lebih dari 300 kepala keluarga masih tinggal di rumah saudara mereka, masjid dan beberapa tempat lain. (sur)