Pemerintah Dinilai Lamban Atasi Penyanderaan Abu Sayyaf

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dinilai lamban dalam mengatasi kasus penyanderaan sejumlah anak buah kapal (ABK) Indonesia oleh kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina. Upaya negosiasi melalui jalur tebusan hanya akan membuka peluang pemerasan lebih jauh lagi.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah sebaiknya harus melayangkan protes keras terhadap Filipina.

"Pemerintah lebih mengakomodir pembayaran tebusan oleh perusahaan tempat WNI bekerja daripada bersikap lebih keras terhadap Filipina untuk memberi akses pada pasukan Indonesia," kata Sufmi di Jakarta, Kamis (21/4).

Pilihan Redaksi Jokowi Minta Kapal Indonesia Tak Berlayar Tanpa Pengamanan Luhut Jamin Keamanan Aktivitas Kapal di Tarakan Tebusan Sandera Abu Sayyaf dalam Tahap Final Bebaskan Sandera, Indonesia Belum Pikirkan Operasi Militer

Sudah hampir satu bulan berlalu sejak sepuluh WNI yang merupakan awak kapal tongkang Anand 12 dan Brahma12 yang membawa 7 ribu ton batu bara dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Filipina disandera Abu Sayyaf di Perairan Sulu pada 27 Maret lalu.

Belum selesai kasus tersebut, sebanyak empat orang WNI lainnya juga disandera kelompok Abu Sayyaf lainnya, pada 15 April lalu. Mereka adalah awak kapal tunda TB Henry dan kapal tongkang Crista yang dibajak dalam perjalanan dari Cebu, Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

Sufmi menilai upaya negosiasi melalui tebusan hanya akan menciptakan preseden buruk di kemudian hari, karena ada kesan negara Indonesia lepas tangan atas nasib rakyatnya. Tak hanya itu, pemerintah juga akan dianggap mudah diperdaya dengan penculikan dan pemerasan.

"Bukan tidak mungkin hal serupa bisa terulang karena gerombolan Abu Sayyaf merasa nyaman menculik warga negara Indonesia. Padahal, hampir setiap hari kapal-kapal dagang Indonesia melintasi kawasan itu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terus memonitor perkembangan pembayaran tebusan terhadap 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera Abu Sayyaf di perairan Filipina. Perusahaan kapal akan menebus senilai 50 juta peso atau setara dengan Rp15 miliar.

"Tebusan untuk 10 orang itu sedang difinalisasi oleh perusahaan. Ditunggu saja," kata Luhut setelah memberi kuliah umum di Universitas Indonesia, Rabu (20/4). Menurut Luhut, dari laporan sambungan telepon yang diterimanya kemarin, kondisi berlangsung dengan baik. (utd)