Komisioner Komnas HAM Sebut Jokowi Bohong soal Tragedi 1965

Abraham Utama | CNN Indonesia

Kamis, 21 Apr 2016 15:59 WIB

Komisioner Komnas HAM Sebut Jokowi Bohong soal Tragedi 1965 — Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi berkata, tahun 2014 lembaganya telah melaporkan hasil penyelidikan kasus 1965 kepada Presiden Jokowi. (REUTERS/Darren Whiteside)

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dianto Bachriadi, menyatakan Presiden Joko Widodo telah berbohong terkait penyelesaian kasus Tragedi 1965.

"Tidak benar jika Presiden belum pernah mendapatkan laporan tentang perkembangan penanganan penyelesaian perkara-perkara HAM berat, termasuk kasus 1965," ucap Dianto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/4).

Pada kunjungan kenegaraannya di London, Inggris, pekan ini, Jokowi sempat mengeluarkan pernyataaan terkait simposium nasional bertajuk "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi berkata, pemerintah akan tetap konsekuen menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Ia menuturkan, pemerintah tidak ingin perkara-perkara tersebut diungkap secara konfrontatif.

Lihat juga:

Menatap Wajah Para Korban Tragedi 1965

Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan tentang upaya penyelesaian yang dilakukan beberapa lembaga negara yang berwenang menangani kasus pelanggaran HAM, seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam dan Kemenkumham.

"Saya laporan sedikit saja belum dapat. Enggak usah dikomentari dulu supaya tidak malah panas. Kami mau selesaikan kok, bukan konfrontasi dengan siapapun," ucapnya seperti dilansir Detikcom.

Pernyataan tersebutlah yang kemudian disanggah Dianto. Ia memaparkan, pada peringatan Hari HAM 10 Desember 2014 silam, Komnas HAM menyerahkan seluruh ringkasan eksekutif hasil penyelidikan yang digelar lembaganya.

Pada pertemuan dengan Jokowi itu, kata Dianto, komisioner Komnas HAM juga telah melaporkan sikap Kejaksaan Agung yang tidak menindaklanjuti penyelidikan mereka ke tahap penyidikan.

"Semestinya Presiden bisa lebih memeriksa dan cermat mengenai hal ini," ucapnya.

Lihat juga:

Kisah Kusnendar, 9 Tahun Hilang karena Dituduh Bunuh Jenderal

Menurut Dianto, sejak menerima laporan Komnas HAM, Jokowi semestinya langsung memerintahkan Jaksa Agung Prasetyo untuk memulai penyidikan.

Terkait Tragedi 1965, pekan ini Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat bicara. Kemarin, usai bertemu Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, ia berkata pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM pada dekade 1965-an.

Ia beralasan, data-data tentang jumlah korban kasus itu belum teruji kebenarannya.

"Ada perbedaan data yang mengatakan ada ratusan ribu korban. Ratusan ribu itu di mana? Tidak ada yang bisa menunjukkan kan? Kalau ratusan ribu kan pasti banyak kuburan massal. Tidak ada yang bisa menunjukkan itu," tuturnya.