Ahok: Data Penyerapan APBD yang Diterbitkan Kemendagri Keliru

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut Kementerian Dalam Negeri tidak tepat saat menyusun dokumen realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta per hingga 31 Maret 2016.

Data tersebut menunjukkan, penyerapan belanja DKI Jakarta pada triwulan pertama tahun 2015 nol persen.

"Saya kira ada kesalahan teknis saja. Lihat saja penyerapan kami cepat," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/4).

Pilihan Redaksi Kepala Daerah Baru Diminta Libatkan Masyarakat Soal APBD Anggaran Belanja Tak Terserap Optimal, Kemenkeu Hukum 6 Pemda Pemerintah Tunda Penyaluran DAU 50 Daerah Senilai Rp236,8 M

Ahok mengaku heran dengan data-data yang tertulis pada dokumen Kemendagri tersebut. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta telah menggunakan anggaran dengan semaksimal mungkin.

Semua proses lelang untuk tahun 2016, kata Ahok, sudah selesai digelar. Ahok berkata, beberapa proyek pembangunan itu bahkan sudah melewati tahap peletakan batu pertama.

"Tidak mungkin nol, (anggarannya) kami gunakan terus kok," ujarnya.

Ahok menyebut, target penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk tahun 2016 sebesar 90 persen.

Kemendagri merilis realisasi belanja APBD Provinsi hingga 31 Maret 2016. Selain DKI Jakarta, terdapat tujuh provinsi lain yang tercatat tidak menyerap APBD alias nol persen.

Tujuh provinsi itu adalah Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Jambi.

Data Kemendagri untuk triwulan I tahun 2016 itu mencatat rata-rata serapan anggaran pemerintah daerah sebesar 8,3 persen. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan serapan tertinggi sebesar 17,2 persen.

Lampung dan Sulawesi Utara berada di peringkat kedua dan ketiga dengan presentase sebesars 15,9 persen dan 15,2 persen. (abm)