MA Sangkal Nurhadi Terlibat Suap Panitera PN Jakarta Pusat

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Agung (MA) membantah adanya keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MA Nurhadi dengan Panitera Sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution dalam kasus suap pengajuan peninjauan kembali (PK) di PN Jakarta Pusat. Sebab panitera dengan Sekjen MA memiliki tugas yang berbeda.

Juru bicara MA Suhadi mengatakan, panitera bertugas sebagai administrator perkara yang membawahi panitera muda pidana, perdata, dan hukum. Sedangkan Sekjen MA bertugas mengurusi administrasi umum dari APBN yang membawahi bidang keuangan dan kepegawaian.

"Panitera ini tidak mengadili perkara, dulu disebutnya panitera sekretaris. Tapi sejak keputusan MA tahun 2004, dipisah antara panitera dengan sekretaris. Jadi dalam konteks ini, Pak Nurhadi tidak ada kaitannya dengan perkara," ujar Suhadi di Gedung MA, Jakarta, Jumat (22/4).

Pilihan Redaksi Sekretaris MA Diduga Terlibat Suap Panitera PN Jakpus Panitera PN Jakpus yang di OTT KPK Selaku Perantara Suap KPK Cegah Sekretaris MA Nurhadi ke Luar Negeri MA Akan Periksa Nurhadi Soal Suap Panitera PN Jakarta Pusat

Meski demikian, Suhadi menyerahkan sepenuhnya masalah ini pada aparat penegak hukum. Ia mengaku selama ini telah berupaya mengawasi dan membina seluruh jajaran di MA agar tak terlibat kasus yang berjalan di pengadilan. "Tapi kalau yang bersangkutan bermain di luar kantor, itu di luar kendali kami," katanya.

Suhadi memastikan akan langsung memberhentikan siapa pun pegawai MA yang terlibat kasus suap. Namun hingga saat ini ia masih menunggu pemberitahuan KPK terkait status Nurhadi dalam kasus tersebut.

"Kalau sudah ada pemberitahuan seperti Pak Edi, pasti kami ambil tindakan dengan memberhentikan secara tidak hormat. Tapi Pak Nurhadi kan sampai sekarang belum tahu statusnya," ucapnya.

KPK menyatakan ada indikasi keterlibatan Sekretaris Jenderal MA Nurhadi dalam kasus suap pengajuan peninjauan kembali (PK) dalam sebuah kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, indikasi keterlibatan tersebut ditemukan usai penyidik memeriksa dua tersangka yang ditangkap dalam OTT yakni Panitera Sekretaris PN Jakpus Edy Nasution dan swasta bernama Dodi Arianto Supeno.

"Indikasi kuat berdasarkan keterangan yang sudah dimintai kepada yang ditangkap kemarin (Edy dan Dodi)," ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/4).

Agus juga menerangkan penggeledahan di kediaman dan ruang kerja Nurhadi juga tidak menyalahi aturan. Ia menyebut, penggeledahan bisa dilakukan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang KPK. (obs)