Reklamasi Berdampak Luas, PDIP Berharap Izin Amdal Terpusat

Jakarta, CNN Indonesia -- Penundaan reklamasi Teluk Jakarta harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengkaji proyek kontroversial tersebut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap, salah satu yang jadi hal yang harus dikaji matang adalah soal analisi dampak lingkungan (Amdal).

Izin Amdal dalam reklamasi menurut Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri, harus dikeluarkan secara terpadu atau bersifat regional, bukan per pulau. Pasalnya, dampak reklamasi bukan hanya dirasakan warga pesisir di Jakarta, tapi juga warga dua provinsi di sekitarnya, Banten dan Jawa barat.

Lihat juga: 'Moratorium Reklamasi Jakarta Mesti Diikuti Penegakan Hukum'

"Sifat Amdal reklamasi saat ini parsial sedangkan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh DKI Jakarta saja, seharusnya digunakan sifat Amdal regional dan terpadu," kata Rokhmin dalam Rapat Koordinasi tingkat nasional PDI Perjungan bidang kemaritiman, Minggu (24/4), di Jakarta.

Izin Amdal per pulua dinilainya tidak efektif karena dampak proyek tersebut yang luas. Karena itu bekas Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyatakan perizinan reklamasi ini benar-benar harus dikoreksi oleh pemerintah.

"Karena jika tidak dikoreksi maka pulau Jawa ekologinya akan hancur," katanya.

Lihat juga: Izin Reklamasi Ahok Disebut Tak Melawan Hukum

Selain soal Amdal, beberapa jadi sorotan PDI Perjuangan terkait reklamasi di Jakarta. Misalnya soal dugaan adanya pelanggaran hukum.

"Yang benar melanggar harus diproses secara hukum dan ditindak tegas agar jera. Pemerintah jangan kalah oleh para pengusaha," kata Rokhim

Selain itu, kata Rokhmin, sebelum Pemerintah melanjutkan reklamasi perlu dilakukan pengkajian mendalam terkait warga terdampak.

Lihat juga: Bupati Tangerang Bantah Terkait Proyek Reklamasi Jakarta

Jika memang reklamasi pantas dilanjutkan, Rokhmin ,menyarankan pemerintah dan perusahaan pemegang izin reklamasi harus memulihkan keadaan masyarakat pesisir yang terdampak. Ia menyatakan masyarakat pesisir khususnya para nelayan harus dilibatkan dalam proyek reklamasi ini.

"Para nelayan juga harus diberi saham juga, kalo bisa diberi pemukiman baru yang lebih layak, agar kemajuan pada lahan reklamasi juga bisa dinikmati nelayan," katanya. (sur)