Jokowi Minta Luhut Cari Kuburan Massal Korban 1965

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencari bukti fisik terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia 1965. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu Luhut pagi ini di Istana Kepresidenan.

"Presiden memberi tahu bahwa disuruh cari saja kalau ada kuburan massal korban pelanggaran 1965," kata Luhut usai bertemu Jokowi, Senin (25/4).

Menurut Luhut, selama ini terdapat banyak laporan yang mengatakan terdapat ratusan ribu orang mati akibat pelanggaran HAM selama periode 1965. Padahal, klaimnya, sampai hari ini pemerintah belum pernah menemukan satu kuburan massal pun.

Luhut menyatakan akan mendatangi lokasi kuburan massal yang dimaksud andai ada aktivis yang memiliki data-datanya.

"Silakan kapan dia (aktivis) tunjukkan, Menkopolhukam akan pergi dengannya," kata Luhut.

Komnas HAM sebelum ini sempat mengkritik Jokowi karena pernyataan yang dia lontarkan terkait dugaan pelanggaran 1965 di tengah kunjungan ke Eropa pada pekan lalu.

Wakil Ketua Komnas HAM, Dianto Bachriadi, menyatakan Jokowi telah berbohong terkait penyelesaian kasus Tragedi 1965.

"Tidak benar jika Presiden belum pernah mendapatkan laporan tentang perkembangan penanganan penyelesaian perkara-perkara HAM berat, termasuk kasus 1965," ucap Dianto.

Pilihan Redaksi Menko Luhut: Pengadilan Tragedi 1965 di Belanda, Memalukan! Komisioner Komnas HAM Sebut Jokowi Bohong soal Tragedi 1965 Luhut Tunggu Laporan Panitia Simposium 1965 untuk Ambil Sikap

Pada kunjungan kenegaraannya di London, Inggris, pekan lalu, Jokowi sempat mengeluarkan pernyataaan terkait simposium nasional bertajuk "Membedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan" di Jakarta.

Jokowi berkata, pemerintah akan tetap konsekuen menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Ia menuturkan, pemerintah tidak ingin perkara-perkara tersebut diungkap secara konfrontatif.

Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan tentang upaya penyelesaian yang dilakukan beberapa lembaga negara yang berwenang menangani kasus pelanggaran HAM, seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam dan Kemenkumham.

"Saya laporan sedikit saja belum dapat. Enggak usah dikomentari dulu supaya tidak malah panas. Kami mau selesaikan kok, bukan konfrontasi dengan siapapun," ucapnya seperti dilansir Detikcom.

Pernyataan tersebutlah yang kemudian disanggah Dianto. Ia memaparkan, pada peringatan Hari HAM 10 Desember 2014, Komnas HAM telah menyerahkan seluruh ringkasan eksekutif hasil penyelidikan yang mereka lakukan. (bag)