Jokowi: Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta Enam Bulan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memutuskan moratorium reklamasi Teluk Jakarta untuk tetap dilanjutkan hingga enam bulan mendatang. Selama itu, pemerintah akan membuat rencana master terkait pengembangan dan pembangunan wilayah pesisir di ibu kota, atau disebut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi telah menunjuk Kepala Bappenas untuk menyelesaikan rencana master terkait pembangunan wilayah pesisir di ibu kota tersebut dalam rapat terbatas mengenai Reklamasi Jakarta, di Kantor Presiden, Rabu (27/4).

"Program NCID terintegrasi bersama dengan reklamasi 17 pulau. Presiden menekankan proyek ini tidak boleh di-drive atau dikendalikan swasta, tapi sepenuhnya dikontrol pemerintah," kata Pram.

Pilihan Redaksi Hentikan Reklamasi, Pemerintah Didesak Terbitkan Surat Resmi KPK Dukung Penghentian Sementara Reklamasi Teluk Jakarta MPR: Moratorium Proyek Reklamasi Bentuk Ketaatan Hukum Belum Ada Surat Resmi, Reklamasi Teluk Jakarta Jalan Terus

Pram menjelaskan reklamasi akan menjadi tanggungjawab baik pemerintah pusat, bersama-sama dengan pemerintah daerah DKI Jakarta, Banten dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Lebih jauh, Pram menjelaskan ada tiga hal utama yang menjadi rencana besar pemerintah.

"Masterplan besar yang diselesaikan harus secara gamblang menjawab persoalan lingkungan, yaitu yang berkaitan dengan biota laut dan mangrove," kata Pram.

Selanjutnya, Pram mengatakan Jokowi juga menginstruksikan agar pemerintah menyinkronisasikan semua hukum dan aturan, baik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agraria, agar tidak terdapat persoalan hukum di kemudian hari.

Lalu, yang terakhir, kata Pram, Jokowi menekankan agar proyek reklamasi Jakarta yang dilakukan mesti memberikan manfaat bagi rakyat, terutama bagi nelayan setempat.

Sementara itu, ujarnya, pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur DKI, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat diminta untuk melakukan sinkronisasi dan mengintegrasikan semua peraturan perundangan terkait reklamasi yang ada. Sinkronisasi itu, kemudian, akan dilaporkan ke Bappenas untuk kemudian dijadikan rencana master pembangunan bersama-sama.

Adapun, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan peran swasta akan dibatasi dalam pengembangan dan pembangunan reklamasi di Jakarta. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah menilai banyak proyek reklamasi yang berlangsung kacau karena terlalu banyaknya peran swasta.

"Karena selama ini swasta banyak yang men-drive. Harusnya kita pemerintah yang buat kerangka jelas. Kamu mainnya di sini. Makanya mau suruh diselesaikan oleh Pak Menko Maritim Rizal Ramli," ujarnya.

Sebelumnya, proyek Reklamasi Teluk Jakarta dihentikan oleh pemerintah pusat karena pemerintah provinsi DKI Jakarta belum melengkapi sejumlah dokumen perencanaan reklamasi, salah satunya Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), beserta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Revisi rencana tata ruang kawasan strategis nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur juga belum diselesaikan Pemprov DKI Jakarta.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan moratorium kemudian dilakukan sampai semua Undang-undang dan persyaratan dipenuhi.

(obs)