Pemerintah Ambil Kewenangan Penuh Proyek Reklamasi Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pihak Istana menegaskan pemerintah akan mengambil kewenangan penuh atas jalannya proyek reklamasi di wilayah DKI Jakarta. Tak hanya itu, peran swasta dalam reklamasi di Jakarta juga akan lebih diatur.

"Proyek seperti reklamasi (di DKI Jakarta) itu yang mengatur pemerintah. Jangan sampai swasta yang mengatur," kata Johan Budi dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu malam (27/4).

Johan menuturkan pemerintah juga akan melakukan pengawasan dan kontrol penuh terhadap proyek reklamasi yang berlangsung di Jakarta. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah ingin peruntukkan reklamasi benar-benar ditujukan bagi rakyat kecil.

Dia menyebutkan, misalnya seperti untuk suplai air bersih dan sanitasi masyarakat. Dengan demikian kawasan tersebut bisa menjadi dibangun menjadi kawasan pantai terpadu dan terintegrasi, atau disebut Waterfront City.

Pilihan Redaksi MPR: Moratorium Proyek Reklamasi Bentuk Ketaatan Hukum Ahok ke Istana, Rapat Reklamasi Jakarta bersama Jokowi Jokowi: Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta Enam Bulan Pemda Ingin Tiga Pulau Reklamasi Dijadikan Port of Jakarta

Pengelolaan tersebut, katanya, bertujuan agar pengelolaan air di wilayah Jakarta dilakukan secara benar agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan ekologis dan berdampak pada banjir.

Tak hanya itu, Johan mengatakan Jokowi juga mengingkan agar di kawasan reklamasi juga diperuntukkan bagi nelayan dan masyarakat kecil. Dalam pengertian, reklamasi tidak hanya bermanfaat bagi para pengembang tetapi juga warga yang tinggal dan mencari nafkah di daerah tersebut.

Untuk menyatukan konsep tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk melanjutkan proyek pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Persoalan reklamasi nantinya akan dibahas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kemudian disinergiskan dengan kementerian terkait.

"Bappenas yang akan menganalisa dulu bagaimana proyek besar sebagai NCICD, termasuk reklamasi 17 pulau," kata Johan.

Pemerintah memutuskan moratorium reklamasi Teluk Jakarta untuk tetap dilanjutkan hingga enam bulan mendatang. Selama itu, pemerintah akan membuat rencana master terkait pengembangan dan pembangunan wilayah pesisir di ibu kota, atau disebut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi telah menunjuk Kepala Bappenas untuk menyelesaikan rencana master terkait pembangunan wilayah pesisir di ibu kota tersebut dalam rapat terbatas mengenai Reklamasi Jakarta, di Kantor Presiden, Rabu (27/4).

Pram menjelaskan reklamasi akan menjadi tanggungjawab baik pemerintah pusat, bersama-sama dengan pemerintah daerah DKI Jakarta, Banten dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Lebih jauh, Pram menjelaskan ada tiga hal utama yang menjadi rencana besar pemerintah.

"Masterplan besar yang diselesaikan harus secara gamblang menjawab persoalan lingkungan, yaitu yang berkaitan dengan biota laut dan mangrove," kata Pram.

Selanjutnya, Pram mengatakan Jokowi juga menginstruksikan agar pemerintah menyinkronisasikan semua hukum dan aturan, baik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agraria, agar tidak terdapat persoalan hukum di kemudian hari.

Lalu, yang terakhir, kata Pram, Jokowi menekankan agar proyek reklamasi Jakarta yang dilakukan mesti memberikan manfaat bagi rakyat, terutama bagi nelayan setempat. (obs)