Pemerintah Temukan Indikasi Masalah di Reklamasi Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta menemukan beberapa indikasi masalah yang dihadapi selama kegiatan pengurukan pulau-pulau buatan berlangsung di Teluk Jakarta. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Iptek, dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin mengatakan, beberapa di antaranya masalah lingkungan dalam teknis pelaksanaan reklamasi.

Namun Safri enggan membeberkan lebih detail. "Mereka (Komite Bersama) mulai dengan potret udara pakai helikopter melihat langsung kondisi di lapangan," kata Safri saat ditemui usai rapat di kantor Kementerian Kemaritiman, Jakarta Pusat, Kamis (28/4).

Hasil rapat sore ini, kata Safri, Komite Bersama telah menentukan tim teknis dan membuat rencana kerja. Kegiatan tim teknis itu terkait audit lingkungan di lapangan. Tim itu disebut telah bekerja sejak 25 April lalu.

Pilihan Redaksi Pakar: Batalkan Reklamasi 17 Pulau di Jakarta Ahok Disebut Lucu Masih Pakai Keppres 1995 untuk Reklamasi Jakarta Reklamasi, Banten Dikeruk Kemenko Maritim Gelar Rapat Tertutup Reklamasi Jakarta

Permasalahan lainnya, lanjut Safri, mengenai regulasi perizinan. Komite menilai masih ada peraturan yang tumpang tindih mengenai pelaksanaan reklamasi sehingga perlu ada harmonisasi kebijakan.

Dalam melancarkan proyek reklamasi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersandar pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sementara ada kebijakan baru yang secara hierarki lebih tinggi yang mengatur reklamasi, yaitu UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

"Di bawah 2012 masih oke, tapi di atas 2012 harus dapat rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, walaupun izin tetap dari Gubernur," kata Safri.

Pada pertemuan sebelumnya, Komite Bersama telah membagi tugas dalam empat bidang, yaitu bidang kajian lingkungan, bidang teknik reklamasi, bidang audit perizinan, dan bidang penyelarasan peraturan perundang-undangan.

Komite Bersama ini terdiri dari dua direktorat jenderal masing-masing di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Kemenko Maritim, dan Pemerintah Provinsi DKI. (rdk)