Diduga Hasil Gratifikasi, KPK Verifikasi Aset Bupati Subang

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi berencana melakukan verifikasi terhadap sejumlah aset yang disita dari Bupati Subang Ojang Sohandi, tersangka dugaan suap terhadap jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andrati mengatakan, verifikasi terhadap seluruh aset yang sita dari Ojang untuk memastikan bahwa aset tersebut terkait tindak pidana atau tidak.

"Nanti akan kita akan verifikasi lagi. Apakah benar itu perolehannya dari mana," ujar Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/4).

Untuk diketahui, ada beberapa aset Ojang yang telah disita oleh KPK, yaitu satu Toyota Vellfire, dua Jeep Rubicon, satu Toyota Camry, satu sepeda motor KTM 500 EXC, dan satu ATV.

Namun, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Ojang, hanya dua kendaraan yang terdaftar, yaitu Toyota Vellfire dan Toyota Camry.

Terkait hal tersebut, Yuyuk menegaskan KPK memiliki hak untuk memverifikasi seluruh aset tersebut untuk memastikan apakah seluruh aset tersebut didapat dari cara yang wajar atau diduga hasil gratifikasi.

"Kan sewaktu diminta LHKPN itu harus melaporkan juga. Termasuk verifikasi apa perolehannya benar milik dia atau gratifikasi. Yang masuk LHKPN pun masih bisa kita verifikasi," ujarnya.

Pilihan Redaksi Dua Pejabat Subang Beserta Bupati Resmi Ditahan KPK Suap Jaksa Kejati Jabar, Bupati Subang Minta Maaf KPK Sita Dua Mobil Pribadi Tersangka Suap Bupati Subang Ojang

Selain itu, Yuyuk juga menegaskan, selain menerapkan Pasal penyuapan, Ojang juga telah disangka melanggar pasal gratifikasi. "Kan dia kena pasal gratifikasi. Bapak (Ojang) itu dulu ajudan Bupati. Sekarang jadi Bupati," ujar Yuyuk.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar Devianti Rochaeni dan Lenih Marliani usai melakukan transaski uang sebanyak Rp528 juta di Kantor Kejati Jabar. Setelah itu, KPK juga mencokok Ojang dan mengamankan uang sebanyak Rp385 juta.

Seluruh uang tersebut diduga digunakan untuk meringankan hukuman terhadap Jajang Abdul Kholik, terdakwa kasus korupsi dana kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang tahun 2014 lalu, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Dinas Pemkab Subang dan agar Ojang tak diseret dalam kasus tersebut.

Selain itu, KPK menetapkan mantan Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar yang menangani perkara Jajang, Fahri Nurmallo karena diduga menerima suap dari Ojang.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Ojang, Lenih, dan Jajang dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undanh Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ojang juga dikenakan Pasal 12 B UU Tipikor.

Sedangkan untuk penerima suap, Deviyanti dan Fahri disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (bag)