Pemerintah Tak Seharusnya Dukung Salah Satu Caketum Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Ahmad Doli Kurnia menyayangkan adanya isu yang mengatakan bahwa salah satu calon ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto, mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia.

Menurut Ahmad bukanlah suatu hal yang baik jika nantinya caketum yang terpilih adalah yang mendapat dukungan dari pemerintah.

"Alangkah tak elok jika ketua umum sebuah partai kemenangannya ditentukan karena didukung oleh Istana," kata Ahmad saat ditemui di kawasan Senayan, Ahad (8/5).

Isu yang beredar, kata Ahmad, gelaran musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar hanya sebuah formalitas karena ketua umumnya sudah terpilih, yaitu Setya Novanto yang isunya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Indonesia.

Pilihan Redaksi Dapat Nomor Urut 1 dan 2, Ade dan Setya Yakin Menang Ade Komarudin Siap Rangkap Jabatan Jika Terpilih Ketua Umum Caketum 'Berbayar' Tak Masalah Ada Dua Calon Tanpa Mahar Intervensi Pemerintah dan Aklamasi Bisa Gagalkan Rekonsiliasi

Jadi pada gelaran munaslub pekan depan hanya akan ada ajang pengukuhan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Meskipun itu semua baru sebatas isu Ahmad tetap saja menyayangkan karena itu artinya hak demokrasi dari kader Partai Golkar yang memiliki hak pilih dikebiri hanya oleh dukungan pemerintah.

"Ini mengebiri hak demokrasi kader Partai Golkar karena yang (seharusnya) menentukan ketua umum adalah forum munaslub," kata dia.

Oleh sebab itu, tak mau hak kader Partai Golkar dikebiri oleh isu-isu yang tak jelas,  maka dia mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengkonfirmasi isu tersebut. Jika memang isu dukungan itu tak benar maka Pemerintah Indonesia harus bisa membantah isu itu.

"Istana harus membantah bahwa memang mereka tak punya calon, kan di sana ada Pak Joko Widodo dan juru bicara seperti Mensesneg dan Seskab," ujar Ahmad. (pit)