Ketua Umum Golkar Baru Bakal Rombak Kepengurusan dan Fraksi

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar segera memiliki ketua umum baru. Setelah setahun lebih didera konflik internal dengan dua kepengurusan, hari ini akan muncul ketua umum baru sebagai hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa. Siapapun ketua umum yang terpilih nanti bakal melakukan perombakan besar-besar di jajaran kepengurusan dan juga Fraksi Partai Golkar DPR.

“Tentu dengan telah terlaksananya Munaslub di mana DPP yang lalu sudah paripurna maka ketua umum terpilih nanti akan menyusun kembali DPP yang baru, dan Fraksi Partai Golkar di DPR RI adalah kepanjangan tangan dari DPP,” tutur Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada CNN Indonesia.com, Selasa (17/5).

Lihat juga: Pemilihan Ketum Golkar, Setya Telah Capai 30 Persen Suara

Doli mengatakan berdasarkan hal tersebut ketua umum terpilih nanti memiliki kewenangan untuk melakukan perombakan. “Kewenangan DPP yang baru nanti apakah ada perombakan atau tidak di fraksi karena memang itu adalah haknya,” katanya.

Namun tentunya seperti biasa, ujar Doli, lazimnya perombakan di fraksi berdasarkan pendekatan peningkatan kerja dan fungsi fraksi.

Lihat juga: Pemilihan Ketua Umum Golkar Dimulai

Salah satu inisiator Generasi Muda Golkar itu menyatakan seharusnya ketia Golkar sudah menyatakan dirinya ikut sebagai partai pendukung pemerintah, pihak Istana sudah tidak perlu lagi terlalu jauh untuk ikut terlibat menentukan siapa ketua umum Golkar.

“Karena siapapun ketua umumnya akan pasti menjadi mitra dari pemerintah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Riau itu.

Lihat juga: Golkar Resmi Keluar dari Koalisi Merah Putih

Doli menyatakan persoalan justru akan timbul ketika ada pihak-pihak yang untuk kepentingan pribadinya ikut “cawe-cawe” dengan mengatasnamakan pemerintah bahkan Presiden Jokowi untuk mendukung calon tertentu.

Lihat juga: JK Tak Tahu yang Dilakukan Menteri Luhut di Bali

“Seperti yang dilakukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan untuk memenangkan Setya Novanto dalam Munaslub ini,” ucap Doli.

Menurut Doli hal itu tentunya sangat menganggu proses penguatan demokrasi di dalam tubuh Partai Golkar.

(obs)