Demokrat Buka Kemungkinan Gabung ke PDIP di Pilkada Jakarta

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Jumat, 27 Mei 2016 17:33 WIB
Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini berpengalaman berkoalisi dengan partainya Megawati Soekarnoputri.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan, partainya berpengalaman berkoalisi dengan partai Megawati Soekarnoputri. (CNN Indonesia/ Aulia Bintang Pratama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat membuka kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini berpengalaman berkoalisi dengan partainya Megawati Soekarnoputri.

"Kami punya pengalaman di daerah untuk pemilihan gubernur. Tidak tertutup berkoalisi dengan PDIP," ujar Syarief saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Jumat (27/5).

Salah satunya saat Demokrat dan PDIP bergabung mendukung Longki Djanggola-Sudarto (Longki's) dalam Pilkada Sulawesi Tengah 2015.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, dia mengatakan, Partai Demokrat juga dapat berkoalisi dengan Partai Gerindra. Kedua partai ini berkoalisi mengusung Soekarwo dan Saifullah Yusuf dalam Pilkada Jawa Timur 2013.

Kemarin (27/5), PDI Perjuangan dan Partai Gerindra bertemu dan membahas Pilgub DKI Jakarta di Kantor DPD DKI PDIP. Hal ini menjadi sinyalemen mengulang koalisi saat mengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI 2012.

Dalam Pilkada DKI Jakarta, Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain apabila ingin mengusung calon. Hal itu dikarenakan Demokrat hanya memiliki 10 dari 106 kursi di DPRD DKI.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur, partai politik atau gabungan dapat mengusung calon jika memiliki 20 persen kursi atau 25 persen suara sah Pemilu 2014.

Saat ini hanya PDI Perjuangan yang dapat mengusung calon kepala daerahnya sendiri di DKI. PDI Perjuangan memiliki 22 kursi di DPRD DKI.


Berada di Luar Arena


Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan (Rampo) menuturkan, pimpinan pusat masih mengamati perkembangan politik jelang Pilkada DKI. Partai Demokrat terus memonitor perkembangan koalisi-koalisi yang nantinya terbentuk.

Menurutnya, partai perlu cermat sebelum memutuskan mengusung atau mendukung kepala daerah. Karenanya, Partai Demokrat memilih mengambil keputusan di menit-menit terakhir.

Pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah masing-masing dimulai 23 Oktober.

"Kami sangat berhati-hati. Long way to go. Kalau terjadi apa-apa tidak bisa dikoreksi lagi," kata Rampo.

Pertemuan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra kemarin guna mencari tokoh yang mampu melawan incumbent Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sementara itu, Partai NasDem dan Partai Hanura mendukung Ahok, meski bekas Bupati Belitung Timur ini memutuskan maju melalui jalur independen.

Juru Bicara Partai Demokrat Dede Yusuf berkata, partainya mempertimbangkan kekuatan koalisi-koalisi yang ada. Dia berpendapat, sosok yang didukung koalisi menjadi faktor posisi Partai Demokrat.

"Semua punya posisi menarik. Kalau ada koalisi besar dan Demokrat bisa masuk itu bagus. Tapi yang penting calonnya," kata Dede.

Senada, Syarif Hasan menuturkan, Partai Demokrat belum memutuskan akan mendukung atau melawan Ahok. Menurutnya, Partai Demokrat masih memperhitungkan posisi sehingga menjadi pemenang Pilkada DKI 2017.

"Kami realistis. Kalau ada yang lebih baik dari incumbent lebih bagus dan dipastikan menang. Kami masih menunggu," tutur bekas Ketua Harian Partai Demokrat ini.

Dewan Perwakilan Daerah DKI Partai Demokrat belum menyerahkan nama-nama calon ke pimpinan pusat. Diperkirakan nama itu akan diserahkan akhir Mei. Nama-nama calon akan dibahas majelis tinggi partai dan diputuskan bersama ketua umum.

(obs)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER