Menteri Yuddy Akan Petakan PNS Tak Kompeten untuk Dipangkas

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi akan melakukan pemetaan setelah rampungnya Permenpan-RB tentang Percepatan Penataan Pegawai Negeri Sipil yang saat ini tengah digodok.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman menyatakan nantinya melalui kebijakan percepatan penataan PNS pihaknya akan melakukan pemetaan.

Lihat juga: DPR: Rasionalisasi PNS Ibarat Aksi Akrobat MenPAN-RB

“Nanti akan dibagi ke dalam sembilan kuadran. Baru kemudian nanti treatment-treatment. Nah salah satu di antaranya pada 2017 treatment-nya bagi yang tidak qualified, tidak kompeten, dan tidak berkinerja (baik) ya kita akan dorong rasionalisasi,” tutur Herman dalam perbincangan dengan CNN Indonesia.com, Kamis (2/6).

Herman menekankan bahwa untuk mendapatkan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur yang berkualitas, kompeten, dan berkinerja tinggi, maka harus ada penataan, yaitu melalui kebijakan tersebut. “Seperti itu skenario makronya itu. Dari satu perpsektif reformasi birokrasi,” ucap dia.

Lihat juga: Rasionalisasi Satu Juta PNS

Menurut Herman setidaknya ada empat perspektif terkait dengan rencana rasionaliasi jumlah PNS yang mencapai satu juta orang bila dilihat dari sisi kajian dasarnya. “Di antaranya yaitu adanya roadmap reformasi birokrasi Permenpan-RB 11 tahun 2016-2019,” ujarnya.

Herman menyebutkan di dalam roadmap itu bahwa pada 2019 pemerintah akan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Lihat juga: Rasionalisasi PNS Ancam 1 Juta Pegawai Kementerian/Lembaga

Dalam rangka untuk mewujudkan ketiga sasaran itu, kata Herman, kementeriannya mendorong reformasi birorasi di delapan area perubahan. Salah satu di antaranya adalah perubahan dalam SDM aparatur.

“Jadi mau tidak mau kami harus memiliki SDM aparatur yang kompeten, qualified, dan berkinerja tinggi agar kami bisa mewujudkan yang tadi dari sisi SDM aparatur,” kata Herman.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mencanangkan program rasionalisasi sebagai salah satu bentuk dari reformasi birokrasi di tubuh kementerian dan lembaga. Rencananya rasionalisasi tersebut akan mengarah pada sekitar satu juta PNS yang bekerja di kementerian dan lembaga. (obs/obs)