Papua Belum Siap Implementasikan Kebijakan Rasionalisasi ASN

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Papua belum bisa merealisasikan kebijakan rasionalisasi Apratur Sipil Negara (ASN) yang digulirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Peran para pegawai negeri itu disebut masih dibutuhkan untuk memajukan daerah.

"Pemprov Papua masih membutuhkan banyak ASN dalam memberikan pelayanan publik, khususnya yang bertugas di pedalaman atau daerah," ujar Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, di Jayapura, Senin (6/6), seperti dilansir dari Antara.

Hery menuturkan, pemerintah pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan yang bersifat sentralistik bagi Papua. Padahal, menurutnya, Papua membutuhkan kebijakan khusus demi kemajuan di berbagai sektor.

"Oleh sebab itu, kami berkomitmen kuat untuk memperjuangkan revisi secara total Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus," ujarnya.

Lihat juga: Ketua DPR Ibaratkan Rasionalisasi PNS Seperti Penggusuran

Terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung penuh kebijakan rasionalisasi ASN yang dikeluarkan Kementerian PANRB, terutama mereka yang tidak produktif.

Soekarwo menilai, pegawai negeri yang yang tak produktif hanya akan membebani keuangan negara. "Rasionalisasi terhadap PNS yang berkinerja buruk menurut saya sangat masuk akal," ujarnya di Surabaya, siang tadi.

Menurut Soekarwo, pengertian tidak produktif adalah mereka yang tak memiliki kompetensi kerja. Ia mencontohkan peran tenaga administrasi yang sebenarnya dapat digantikan teknologi informasi.

"Sedangkan PNS produktif seperti tenaga kesehatan dan pendidikan sehingga tidak mungkin dirasionalisasi, terlebih pihaknya kini tengah mengalami kekurangan tenaga guru dan medis," ujarnya.

Lihat juga: Menteri Yuddy Belum Usulkan Resmi Rasionalisasi Satu Juta PNS

Sebelumnya, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyebut program rasionalisasi harus dilakukan demi efisiensi belanja serta peningkatan kapasitas para pegawai. Program tersebut ditujukan untuk menghemat pengeluaran anggaran sekaligus meningkatkan keterampilan para pegawai.

"Satu juta masih angka simulasi dan belum tetap, tapi untuk efisiensi belanja pegawai dan peningkatan kapasitas diperlukan rasionalisasi itu," kata Yuddy.

Yuddy mengungkapkan, jumlah PNS di Indonesia saat ini berkisar di angka 4,5 juta jiwa. Sebanyak 500 ribu di antaranya sudah akan pensiun pada 2019. Namun jumlah 4 juta orang PNS dinilai masih terlalu banyak karena diperkirakan Indonesia hanya membutuhkan 3,5 juta pegawai. (abm)