Penyelesaian Kasus HAM Tanpa Tekanan Pihak Asing

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Lutfi Rauf, mengatakan penuntasan kasus hak asasi manusia di sejumlah daerah merupakan kepentingan dalam negeri Indonesia. Ia berkata, pemerintah tidak mendapatkan tekanan dari negara lain dalam menjalankan penyelesaian tersebut.

"Penyelesian HAM adalah tugas Indonesia, tidak perlu dipersepsikan ada tekanan," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/6).

Lutfi menuturkan, pemerintah telah berkomitmen menyesaikan berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu. Hal itu, kata dia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Kami punya komitmen itu. Konstitusi juga sudah jelas, bagaimana negara seharusnya menghormati HAM," ujar mantan Dubes Thailand tersebut.

Lihat juga: Janji Luhut Selesaikan Kasus HAM Papua

Selain itu dalam perspektif kewajiban internasional, kata Lutfi, pemerintah juga telah memenuhi melalui berbagai mekanisme hukum di Indonesia.

"Saya pikir kalau bicara masalah HAM tidak ada keraguan, saya kira pemerintah seperti ditegaskan Pak Menko (Luhut Pandjaitan), punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan HAM," ujarnya.

Belakangan, Luhut berjanji akan menyelesaikan sejumlah kasus kejahatan HAM hingga akhir 2016 nanti.Tragedi 1965 dan 12 kasus pelanggaran HAM di Papua masuk dalam daftar itu.

Luhut berharap dunia internasional memandang Indonesia telah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM secara komprehensif dan jujur.

Sebelumnya, Luhut menegaskan tak ada pihak lain yang bisa mempengaruhi arah kebijakan pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Luhut menyatakan dirinya hanya patuh pada atasannya, Presiden Joko Widodo.

"Tak ada pihak tertentu yang mengatur saya. Yang mengatur saya cuma presiden," kata beberapa waktu lalu.

Lihat juga: Luhut: Tak Ada yang Bisa Atur Saya, Kecuali Presiden

(abm)