KPK Akan Undang BPK Terkait Kasus Sumber Waras

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk berkoordinasi dalam penyelidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sebab penyelidik KPK tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini.

"Oleh karena itu jalan satu-satunya kami lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami. Kalau dari situ, berarti sudah selesai," kata Agus di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6).

Agus menjelaskan, dalam proses penyelidikan yang juga melibatkan ahli serta akademisi, ada beberapa perbedaan pendapat terkait nilai jual objek pajak (NJOP). Dia mengakui ada selisih dalam pembelian lahan dalam Sumber Waras, namun tidak sebesar temuan BPK sejumlah Rp191 miliar.

Pilihan Redaksi BPK: Tak Ada Rekomendasi Pembelian RS Sumber Waras ke Pemprov Kerugian Terkait Sumber Waras Berubah Pasca Audit Investigasi Ruki Sebut DPR Belum Undang KPK Kasus RS Sumber Waras KPK Buka Kesimpulan Sumber Waras di DPR

Untuk itu, Agus menyatakan kesimpulan kasus ini masih menunggu hasil pertemuan dengan BPK untuk menyandingkan data temuan. Dia berkata pertemuan dengan BPK akan dilakukan minggu depan.

"Dalam waktu dekat inilah, apakah minggu depan atau minggu berikut, pokoknya sebelum hari raya," ujar Agus.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan komisinya masih akan meminta keterangan dari pimpinan KPK lama di bawah kepemimpinan Taufiqurrahman Ruki, pekan depan.

Hal itu dilakukan untuk mendapat penjelasan terkait permintaan audit investigasi kasus ini oleh BPK. "Pekan depan undang Pak Ruki, mau tahu kenapa minta audit investigasi BPK soal Sumber Waras," ujar Bambang.

Hari ini, KPK melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Dalam paparannya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut akan menjelaskan kesimpulan penyelidikan kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. (rdk)