Komisi I: TNI Akan Bangun Pangkalan Militer di Natuna

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I Bidang Pertahanan DPR mengungkapkan rencana Tentara Nasional Indonesia membangun pangkalan militer di Natuna. Sebagai gerbang Indonesia di barat laut Kalimantan, Natuna selama ini dianggap rawan karena berhadapan dengan Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

“Panglima TNI berencana membuat Natuna jadi pangkalan militer,” kata Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais usai rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, semalam.

Anggaran untuk membangun pangkalan militer di Natuna, ujar Hanafi, sesungguhnya telah dialokasikan sejak tahun lalu. Namun ia mengaku lupa besarannya.

Akhir Maret, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sempat mengemukakan niatnya mengirim armada dari tiga matra TNI ke Natuna. Ia mengaku jengkel melihat kondisi Natuna yang minim penjagaan. Padahal 83 ribu kilometer persegi perairan Indonesia di wilayah itu bersinggungan langsung dengan kawasan sengketa Laut China Selatan.

Baca juga: Arbitrase LCS Akan Berakhir, Pelanggaran di Natuna Meningkat

Saat itu Ryamizard berkata akan menempatkan satu kompi Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara di Natuna. Satu kompi terdiri dari 150 sampai 200 personel. Satuan ini memiliki kemampuan tempur darat, laut, dan udara sekaligus.

Kekuatan AU di Natuna juga akan dilengkapi radar, penangkis udara, drone, dan pesawat tempur. Namun sebelum pesawat tempur dikirim ke Natuna, landasan pacu di sana akan diperbaiki lebih dulu.

“Karena kalau untuk pesawat tempur tidak layak, bisa rusak pesawat itu," ujar Ryamizard.

Untuk armada Angkatan Laut di Natuna, akan dibangun dermaga untuk kapal patroli yang dilengkapi satu kompi marinir. Selain itu, Ryamizard mengatakan Natuna perlu dijaga kapal selam.

Sementara Angkatan Darat akan dilengkapi satu Batalyon Raider yang merupakan salah satu pasukan elite TNI.

Baca juga: Panglima TNI Akan Kirim Lima Kapal Perang Pengintai ke Natuna

Posisi Natuna di barat laut Kalimantan berhadapan langsung dengan wilayah sengketa Laut China Selatan. (Wikimedia Commons/Hobe/Holger Behr)

Selama ini Natuna dipantau dari Pangkalan Utama TNI AL Pontianak di Kalimantan Barat; serta Pangkalan Udara AU Ranai di Natuna Besar –pulau terbesar di Kepulauan Natuna. Lantamal Pontianak direncanakan memiliki seribu prajurit lebih.

Sementara fasilitas di Lanud Ranai akan ditingkatkan bertahap, termasuk memperpanjang landasan pacunya agar bisa didarati pesawat tempur kelas berat. Lanud Ranai juga secara bertahap akan menerima distribusi kekuatan tempur TNI AU yang selama ini diparkir di Lanud Supadio, Pontianak.

Natuna sejak dulu menjadi perhatian TNI. Jenderal Moeldoko yang kala itu menjabat Panglima TNI berkata, persebaran pasukan TNI di sekeliling perairan Natuna penting untuk mengantisipasi kemungkinan infiltrasi akibat instabilitas Laut China Selatan.

Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi akhir tahun lalu mengatakan, armadanya sehari-hari selalu berpatroli di wilayah barat maupun timur Indonesia dengan jumlah kapal perang sekitar 40 unit.

Selat Malaka dan Laut Natuna di barat Indonesia dijaga 20 kapal perang. Demikian pula Ambalat dan Laut Arafuru di timur Indonesia dijaga 20 kapal.

Baca juga: Indonesia Didorong Bangun Pengawas Laut yang Kuat

Terlepas dari rencana pembangunan pangkalan militer besar di Natuna itu, Komisi I menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan justru turun. Anggaran semula berkisar Rp180 triliun hingga Rp 200 triliun, namun yang diajukan hanya Rp104 triliun sampai Rp 107 triliun.

“Yang diajukan jauh dari harapan kami (Komisi I). Lebih banyak untuk alokasi alat utama sisten senjata, kesejahteraan TNI, perumahan, dan lain-lain,” kata Hanafi.

Dari total anggaran tersebut, ujar politikus PAN putra Amien Rais itu, 40 persen akan digunakan untuk kebutuhan rutin, 20 persen untuk belanja barang alias alutsista, dan sisanya untuk belanja modal. (agk)