Alam Natuna Berlimpah, Jokowi Prioritaskan Ikan dan Migas

Jakarta, CNN Indonesia -- Pasca penangkapan Kapal China, Han Tan Cou oleh TNI Angkatan Laut, Presiden Indonesia Joko Widodo bersama menteri-menterinya melakukan rapat terbatas di Kapal Perang Indonesia Imam Bonjol-383 saat berlayar mengarungi perairan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Secara kebetulan atau disengaja, di atas kapal yang menembak kapal nelayan China tersebut, Jokowi dan para pembantunya membicarakan pengembangan ekonomi Kepulauan Natuna, dan sekitarnya, terutama sektor perikanan, minyak dan gas.

"Perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan dan menjadikan prioritas," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di KRI Imam Bonjol saat berlayar di Laut China Selatan, seperti dilansir Antara, Kamis (23/6).

Lihat juga: Laut Natuna Jadi Sumber Migas Asia

Menurut Retno, Indonesia merupakan negara yang besar dan luas, baik wilayah darat maupun laut. Untuk itu, Retno menegaskan, Indonesia harus memelihara kedaulatan dan hak berdaulat, khususnya di wilayah terluar. Indonesia juga akan mengembangkan perekonomian wilayah terluar.

"Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi fokus pada perkembangan wilayah terluar, dan kali ini perhatian presiden ada di pulau Natuna sebagai salah satu wilayah atau pulau terluar di Indonesia," kata Retno.

Menlu mengungkapkan, dalam ratas yang diadakan di tengah laut, Presiden sudah mendengarkan paparan dari semua menteri dan menyampaikan beberapa pesan atau arahan, yakni pengembangan perikanan dan migas di Natuna.

"Dari Pak Menteri ESDM (Sudirman Said) diperoleh informasi bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas, 5 blok sudah berproduksi dan 11 sedang bereksploitasi," katanya.

Lihat juga: Rapat di Atas Kapal Perang di Natuna, Jokowi 'Gertak' China

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiati, ungkap Retno, menyampaikan mengenai pengembangan sektor perikanan terutama pembangunan sentra kelautan dan perikanan secara terpadu.

Sedangkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, lanjut Retno, menyampaikan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya.

"Jadi itulah yang dibahas dalam ratas tadi dan arahan-arahan presiden mengenai pengembangan ekonomi di wilayah Natuna dan sekitarnya," katanya.

Rapat terbatas ini diikuti oleh Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Lihat juga: 'Nine-Dashed Line China ke Natuna Bak Muncul dari Langit'

Natuna Butuh Pengalengan Ikan

Di tempat berbeda, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Natuna akan berdampak positif dalam pengembangan sektor kemaritiman di daerah itu.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, kehadiran Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen pemerintah pusat membangun kawasan perbatasan, terutama di daerah Natuna.

"Saya bangga, senang dapat bertemu dan berdialog dengan Presiden Jokowi di Natuna. Kami merasa optimistis Natuna akan berkembang pesat, dan semakin diperhatikan pusat," katanya.

Nurdin mengatakan, Natuna memiliki potensi kemaritiman yang besar, yang berpotensi menguntungkan negara jika dikelola secara maksimal. Perairan Natuna memiliki banyak ikan, yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

Keinginan Pemerintah Kepri yang sampai hari ini belum terealisasi yakni investasi di bidang pengalengan ikan di Natuna. Usaha ini diharapkan dilakukan oleh perusahaan dalam negeri, baik milik negara atau pun swasta.

"Ikan sangat dibutuhkan masyarakat Kepri, Indonesia dan negara lain. Ini pasar yang besar," ujarnya.

Hal senada dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri Heri Mokhrizal. Dia menambahkan Natuna merupakan salah satu wajah Indonesia, yang berbatasan dengan beberapa negara.

Natuna memiliki banyak pulau yang indah, dengan pasir pasir putih dan pantai yang bersih, yang selama ini sektor pariwisatanya belum dikelola secara maksimal.

"Untuk meningkatkan berbagai sektor kehidupan di Natuna dibutuhkan sarana transportasi laut dan udara yang memadai," ujarnya.

Dia mengatakan Pemerintah Kepri selama ini cukup memperhatikan Natuna dan daerah pesisir lainnya. Bahkan Pemerintah Kepri telah merencanakan pembangunan Natuna, Anambas dan Lingga, yang dikenal dengan nama NAL. Namun Pemerintah Kepri memiliki keterbatasan dan kendala dalam membangun NAL, karena terkait kewenangan dan anggaran.

"Kami berharap pemerintah pusat dan Kepri dapat bersinergi dalam memajukan daerah tersebut," katanya. (rel)