Dia mengatakan, anggaran sangat diperlukan untuk merekrut Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhambat. Menurutnya, pembentukan PPK dan PPS juga membutuhkan biaya seperti transportasi panitia, menyediakan ruangan dan konsumsi untuk peserta.
"Masing-masing daerah kan ada yang harus keluarkan uang sekarang. Kalau ada yang bisa dibayar belakangan baru tetap berjalan. Kalau enggak bisa ya tetap terhambat daerah itu," kata Arief di Kantor KPU, Kamis (23/6).
Lihat juga:KPU Merasa Dikekang Oleh DPR |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2017 tak akan terganggu. Dia yakin, NPDH di 29 daerah akan segera dicairkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, belum cairnya NPHD hanya masalah teknis.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik meminta, pencairan NPHD diselesaikan pada Selasa, (21/6). Dia mengatakan, anggaran pilkada harus sesuai NPHD.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat membuat addendum atau klausa tambahan apabila anggaran belum cukup namun sudah menandatangani NPHD.