"Kalau kita membayar terus, diminta uang terus, itu sama saja negara kita ini sapi perah," kata Gatot saat ditemui di Istana Negara, Senin (11/7).
Gatot mengatakan, ucapannya tersebut bukan menandakan bahwa selama ini pemerintah Indonesia membayar tebusan untuk menyelamatkan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Dia berpatokan pada keterangan Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyatakan Indonesia tak akan pernah membayar tebusan Abu Sayyaf.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tak tahu kalau swasta, tapi Presiden sejak awal menyatakan tak ada negosiasi dan saya berpedoman pada itu," katanya.
The Star melaporkan, berdasarkan keterangan Komisaris Polisi Sabah Abdul Rashid Harun, kelompok yang menculik tiga pelaut Indonesia di perairan Sabah mengenakan pakaian militer. Mereka terdiri dari lima orang, menenteng senapan laras panjang M14 dan M16, serta naik speed boat sebelum loncat ke kapal korban.
Komplotan penculik itu tak fasih berbahasa Melayu. Mereka memerintahkan semua orang yang ada di kapal untuk berkumpul di geladak. Para penculik kemudian meminta paspor para awak kapal. Tiga awak yang membawa paspor Indonesia langsung dibawa, sedangkan yang tidak membawa paspor dibebaskan.
Malaysia langsung berkomunikasi dengan Filipina dan Indonesia terkait kasus ini. Tiga pelaut Indonesia tersebut berada di kapal yang terdaftar pada otoritas Malaysia. Mereka tengah mencari ikan. Sementara komplotan penculiknya diduga Malaysia merupakan kelompok Apo Mike, bagian dari Abu Sayyaf.
Dua penculikan itu terjadi pada hari yang sama. Penculikan pertama terjadi pukul 11.30, sedangkan penculikan kedua pukul 12.45. Kelompok penyandera lantas meminta tebusan 200 juta Peso atau sekitar Rp61-65 miliar untuk empat dari tujuh WNI yang diculik.
Sementara pada bulan Mei, dua kali pula pelaut Indonesia diculik kelompok Abu Sayyaf. Penculikan pertama menimpa 10 anak buah kapal asal Indonesia. Penculikan kedua terjadi pada empat anak buah kapal lainnya. Pada kedua kasus itu, penyandera pun meminta tebusan dalam jumlah besar. Untuk 10 orang sandera Indonesia, tebusan yang diminta ialah 50 juta peso atau sekitar Rp14,3 miliar.
Empat belas WNI yang diculik pada Mei itu telah dibebaskan. Pemerintah RI sejauh ini membantah pembebasan sandera dilakukan dengan membayar tebusan. Pemilik kapal, PT Brahma International, pun menyatakan tak ada penyerahan uang tebusan untuk kelompok penyandera.
Meski demikian, sumber di lingkungan pemerintah menyatakan terjadi pembayaran tebusan untuk para awak kapal yang disandera. Uang tebusan itu disebut bukan berasal dari pemerintah.
“Uang yang diperoleh dari tebusan sandera sebelumnya membuat kelompok Abu Sayyaf kecanduan untuk mengulang aksinya. Faktor keuangan menjadi pertimbangan utama mereka,” kata pengamat terorisme Harits Abu Ulya kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/7).
Menurut dia, pembebasan tiga WNI ini akan membutuhkan energi lebih besar, karena korban sandera tidak berasal dari perusahaan yang besar dan cukup uang untuk mengeluarkan tebusan.
“Sementara sikap pemerintah Indonesia tidak akan membayar uang tebusan,” katanya.
Dia menyarankan pemerintah memaksimalkan kerjasama patroli di perbatasan Malaysia-Indonesia-Filipina, untuk mencegah berulangnya penyanderaan.