Kapolri: Densus 88 Tidak Lakukan Pelanggaran HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Detasemen Khusus (Densus) 88 kerap dituding telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam sejumlah penanganan kasus terorisme di tanah air. Namun hal itu tegas dibantah oleh Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian.

Tito menegaskan, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan kasus terorisme belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Menurutnya, untuk membenarkan dugaan itu, perlu ada bukti mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 serta jajaran kepolisian.

Lihat juga: Menteri Luhut Ingin Percepat Revisi UU Antiterorisme

Tito menjelaskan, dalam setiap penanganan kasus terorisme, Polri telah melakukan pertimbangan yang adil untuk semua pihak. Pelanggaran HAM yang dituduhkan selama ini jelas tidak berdasar karena yang disasar adalah para penjahat yang membahayakan masyarakat.

"Yang ditembak ini kan orang yang melakukan kekerasan juga, yang melakukan penembakan di Jalan Thamrin, yang meledakkan Kantor Kepolisian, yang membahayakan masyarakat. Masa melanggar HAM," Kata Tito kepada CNNindonesia.com saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7).

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, banyak terjadi pelanggaran HAM dalam penindakan tindak pidana terorisme. Pelanggaran HAM tersebut meliputi praktik penyiksaan, kesalahan penangkapan, penahanan, hingga penyiksaan yang menimbulkan kematian.

Menanggapi hal tersebut, Tito berharap revisi Undang-Undang Anti terorisme yang saat ini sedang didalami oleh Panitia Khusus di Gedung DPR bisa menjadi landasan hukum yang adil.

"Landasan hukum yang jelas untuk mengatur tindakan hukum yang adil. Ini untuk kasus terorisme," pungkas Tito.

Lihat juga: Antisipasi Teror, RI Impor Besar-Besaran Peralatan Perang

Polri juga diduga menerima dana dari luar negeri dalam operasi penanganan terorisme. Terkait itu, Tito mengungkapkan bahwa selama ini pihak Polri telah melakukan evaluasi dalam setiap penanganan kasus terorisme.

Evaluasi tersebut termasuk audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aliran dana yang keluar masuk untuk penanganan kasus terorisme. Dengan adanya audit BPK, Tito menganggap tuduhan mengenai adanya kucuran dana dari luar negeri sebagai tuduhan tidak berdasar.

"Kita adakan audit. Auditnya sesuai dengan BPK. Tidak ada pemasukan dari luar negeri," kata Tito.


(wis)