Pemerintah Akan Bangun Penjara Berkeamanan Tertinggi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, akan segera membangun lembaga pemasyarakatan (LP) dengan tingkat keamanan tertinggi. Hal itu dilakukan untuk kepentingan penanganan terhadap sejumlah narapidana dengan tingkat kejahatan berat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pembangunan LP dengan tingkat keamanan tertinggi merupakan permintaan Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan.

"Waktu rapat dengan Pak Menkopolhukam ada arahan dari Bapak Presiden untuk buat sebuah kawasan yang super maximum security. Seperti di luar negeri centralized," ujar Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (25/7).

Yasonna menuturkan, sejauh ini Kementerian Hukum dan HAM belum menentukan lokasi pembangunan LP tersebut. Ia hanya berkata, lokasi lapas dengan pengamanan maksimum harus terintergasi dengan seluruh instansi penagak hukum khusus, seperti Badan Narkotika Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ia mengaku, hasil koordinasi sementara, akan ada tiga lapas khusus yang akan dibangun, yaitu lapas khusus narapidana terorisme, narapidana narkoba, dan narapidana yang masuk dalam kategori kejahatan luar berat.

Pilihan Redaksi Menyambangi Penjara Khusus Teroris di Arab Saudi Tito Kritik Lemahnya Pengawasan Napi Teroris di Nusakambangan Pemerintah Bakal Revisi PP Terkait Remisi Narapidana

"Napi umum sebenarnya bisa ditempatkan di lapas Nusakambangan. Tapi kita harus antisipasikan beberapa tahun lagi. Jadi kita punya fasilitas yang betul-betul pengawasannya terintegrasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah fasilitas yang ada di dalam lapas itu akan dibuat dengan pertimbangan khusus, seperti ruangan, blok tahanan, cctv, jaringan komunikasi, dan akses kunjungan. Hal itu dilakukan untuk mengisolasi para narapidana dari lingkungan di luar lapas.

Lebih lanjut, terkait anggaran, Yasona mengaku, pihaknya masih melakukan kajian khusus. Ia menyebut, pembangunan lapas khusus itu tidak akan menggunakan anggaran tambahan sebesar Rp1,7 triliun yang baru diterima kementeriannya.

Pasalnya, ia mengklaim, anggaran tambahan sedianya akan digunakan untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas tahanan dengan mendirikan beberapa lapas dan ruamh tahanan baru di beberapa lokasi.

"Ini masih disampaikan Pak Menko, bila perlu kita tambah anggaran. Kalau bisa tahun depan, tapi kami harus cari tempat yang cukup besar, luas, dan terintegrasi," ujarnya.

Sementara itu, ia berharap dalam waktu dekat bisa segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikan permintaan Jokowi itu. (rdk)