Polri Usul Provider Medsos Buat Server Awasi Provokasi SARA

Jakarta, CNN Indonesia -- Kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara, dipicu karena provokasi yang disebar melalui media sosial. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian telah membentuk tim yang bertugas memburu para pelaku yang menyebarkan isu negatif.

"Kami sudah menurunkan tim untuk melacak kalau ada yang melakukan penyebaran isu-isu provokatif," kata Tito di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (31/7).

Tito mengatakan, berbagai informasi negatif mudah disebarkan ke masyarakat melalui media sosial. Dia menilai masyarakat mudah terprovokasi dengan informasi yang belum bisa dibuktikan kebenarannya.

"Yang paling utama (akar masalah) adalah media sosial karena mudah sekali membakar, memprovokasi, sehingga masyarakat terpicu (melakukan kerusuhan)," kata Tito.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dalam mengawasi penyebaran isu negatif di media sosial.

Pilihan Redaksi Komnas HAM Usul Pemda Rehabilitasi Rumah Ibadah Tanjungbalai Wihara Dibakar, Pemerintah Diminta Tak Hanya Jadi 'Pemadam' Ketua DPR Minta Warga Tanjungbalai Tak Terpancing Provokasi Kapolri Sebut Sumut Barometer Kerukunan Beragama

Salah satu solusi yang akan ditawarkan, kata Tito, dengan meminta provider media sosial seperti Facebook, Twitter, dan media sosial lain, untuk membangun server di Indonesia.

"Salah satunya dengan meminta provider internasional tersebut untuk memiliki server di sini, mungkin bisa jadi salah satu solusi, sehingga bisa mencegah dan mengantisipasi jangan ada isu provokatif di media sosial yang sangat mudah dilakukan," kata Tito.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi negatif yang dapat memprovokasi massa bertindak kriminal. Bagi mereka yang terbukti menyebarkan isu negatif, akan dituntut pertanggungjawabannya secara hukum.

"Ada hukumannya di UU ITE bagi penyebar hate speech dan berita-berita negatif," ujar Tito.

Selain secara hukum, kata Tito, mereka juga harus pertanggungjawaban secara sosial dan agama. Dia meminta masyarakat mengecek informasi yang belum terbukti kebenarannya.

"Tanpa membatasi kebebasan pers, kita bisa membicarakan dengan provider agar servernya ada di Indonesia, ketika ada hate speech supaya tidak jadi viral maka kita bisa hentikan," ujar Tito.

Sebelumnya, Camat Tanjungbalai Selatan, Pahala Zulfikar, mengatakan kemarahan massa terjadi setelah seorang wanita keturunan Tionghoa memprotes suara azan dan pengajian dari pengeras suara masjid di depan rumahnya.

Menurut Zulfikar, massa diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembakaran dan perusakan. Kemarahan warga kian menjadi setelah kasus itu dibumbui isu-isu yang tidak benar di media sosial.

"Informasi di lapangan meluas, muncul provokator. Dikatakan wanita itu melempari masjid, imam diusir, menghentikan solat maghrib, itu semua tidak benar," kata Zulfikar kepada CNN Indonesia, Sabtu (30/7). (pit)