Anggota DPR Yakin KPI Perpanjang Izin 10 Stasiun Televisi

Wishnugroho Akbar | CNN Indonesia
Senin, 01 Agu 2016 17:41 WIB
Komisi Penyiaran Indonesia harus lebih cepat menangani proses perpanjangan izin penyiaran. Misalnya dua tahun sebelum izin siaran habis.
Ilustrasi anak menonton televisi (Wendy Hope)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi meyakini pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan memperpanjang izin 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang akan habis masa berlakunya pada akhir tahun ini.

"Melihat gestur KPI dan Menkominfo, rasanya mereka akan memperpanjang kembali izin 10 LPS, yang artinya jejak rekam sanksi-sanksi dari KPI sebelumnya, tidak akan digubris," kata Bobby di Jakarta seperti dilansir Antara, Senin (1/8).

Tahun ini, 10 stasiun televisi swasta yang berjaringan akan habis masa izin siarnya. Ke-10 stasiun itu adalah RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, MNC TV, Trans TV, Trans7, TV One, Global TV, dan Metro TV.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari 10 LPS tersebut, sebanyak sembilan LPS akan habis masa izinnya pada akhir Oktober 2016, sedangkan satu LPS baru akan habis pada 1 Desember 2016.
Bobby meminta  KPI dan pemerintah bekerja cepat dalam memutuskan izin siar 10 stasiun tersebut. "KPI agar secepatnya merekomendasi, tanpa banyak drama-drama yang nantinya hanya memperpanjang seluruh izin TV swasta tersebut," ujar Bobby.

Ke depan menurut Bobby, proses perpanjangan izin harus sudah bisa diputuskan lebih awal. Misalnya dua tahun sebelum izin habis, sehingga tidak ada ancaman akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bila izin sebuah TV tidak diperpanjang.

Dia juga berharap kepada kesembilan anggota KPI yang baru terpilih untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyiaran di Indonesia.

"KPI baru harus berubah, tidak hanya mengomentari soal tayangan porno aksi atau kasih-kasih reward pada program jurnalistik yang hanya berjumlah 20 dari waktu tayang televisi," katanya.
Selain itu, menurut Bobby, KPI juga harus lebih peka mengawasi bias politik dalam siaran TV, serta mendeteksi tayangan yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. (wis)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER