Negara Kewalahan Lawan Perompak Jika Kukuh Pada Batas Negara
Prima Gumilang | CNN Indonesia
Kamis, 04 Agu 2016 02:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
(wis/wis)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan upaya melawan perompak harus dilakukan tanpa mengenal batas wilayah suatu negara. Menurutnya, negara akan kewalahan jika masih kukuh pada batas wilayahnya.
"Kalau kita melawan perompak, melawan terorisme, kukuh kepada batas formal negara-negara kita tentu kewalahan," kata Wiranto di kantor Kemko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).
Menurut Wiranto, operasi para perompak dilakukan tanpa menghiraukan batas suatu negara. Salah satunya kasus penyanderaan warga negara Indonesia yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf di perairan antara perbatasan Filipina, Indonesia dan Malaysia.
"Mereka (perompak) tidak mengenal batas wilayah nasional masing-masing negara. Operasional mereka itu kan bisa melampaui batas negara secara formal," kata Wiranto.
Ketua Umum (nonaktif) Partai Hanura ini menambahkan, negara-negara yang dirugikan oleh aksi perompakan sepakat untuk melawan para perompak secara bersama-sama. Mereka mengikuti pola yang dilakukan para perompak, menghilangkan batas formal suatu negara saat operasi melawan perompakan digelar secara bersama.
"Dengan demikian batas negara dalam rangka melawan perompak, terorisme, juga absurd. Kita juga sudah mengikuti pola mereka (perompak)," ujar Wiranto.
Pertemuan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Menhan Filipina dan Malaysia di Bali, Selasa (2/8), ditujukan untuk membicarakan persoalan itu. Pada intinya, kata Wiranto, ketiga negara sepakat akan menyelesaikan masalah patroli maritim bersama.
Karena itu, kata Wiranto, koordinasi dan kesepakatan antar negara dibutuhkan untuk melakukan operasi militer bersama. Sebab operasi tersebut akan melintasi wilayah yurisdiksi negara lain.
Dia menjelaskan, nantinya bentuk operasi bersama itu sangat beragam. Beberapa di antaranya yaitu operasi intelijen, operasi tempur, operasi patroli bersama, maupun operasi penyerbuan. Namun semua itu tergantung situasi yang dihadapi.
Mantan Menhankam Pangab era Presiden Soeharto itu mengatakan, tanpa adanya kesepakatan antar negara, operasi melawan perompak tidak bisa dilakukan.
Indonesia tidak bisa melakukan operasi militer pembebasan sandera di Filipina tanpa kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah setempat.
"Paling tidak MoU itu penting. Sebab ketika berbicara melintasi wilayah negara lain, tanpa MoU itu akan menyebabkan permasalahan besar," ucap Wiranto.
Tanpa ada koordinasi dengan pemerintah setempat, kata Wiranto, keserasian operasi akan sulit dikerjakan. Dia meminta kepada publik agar sabar menunggu hasil kesepakatan bersama tiga negara dalam melawan penyanderaan.
Selain membahas persoalan tersebut, Wiranto juga memberikan usulan kepada Ryamizard agar dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah kerjasama operasi militer di darat, bukan hanya di laut.
"Mereka ini kan merompak di laut, menyandera, dan dibawa ke darat. Kalau hanya diselesaikan di laut, kalau di laut ada kegagalan, sementara di darat kalau enggak ada kerjasama nanti bagaimana," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK