Warga di Perbatasan Kalimantan Utara Masih Terisolasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Lumbis Ogong dan Desa Sumantipal, Kalimantan Utara, sangat memprihatinkan. Warga di wilayah itu terisolir dari wilayah kecamatan besar di Mansalong sehingga warga terpaksa melakukan kegiatan perekonomian ke Malaysia yang berjarak lebih dekat.

Selain terisolir secara ekonomi, warga juga tak mendapat akses pelayanan kesehatan yang layak. Dari pantauan Antara, daerah tersebut hanya memiliki dua orang dokter.

Masyarakat kadang terpaksa berobat ke Malaysia. Mereka diberikan kartu identitas khusus dari otoritas Malaysia.

Lihat juga: Negara Kewalahan Lawan Perompak Jika Kukuh Pada Batas Negara

Kepala Bidang Perencanaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makmur Marbun mendesak pemerintah untuk menyikapi permasalahan di Lumbis Ogong dan Desa Sumantipal secara serius.

Pemerintah, kata Marbun, harus segera membangun jalan darat dari wilayah Lumbis Ogong dan Desa Sumantipal ke kecamatan Mansalong agar transportasi warga menjadi lebih murah dan mudah.

BNPP sendiri berencana segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Jakarta guna mendorong sejumlah pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

"Kita kan sama-sama melihat sendiri, jadi tahu betul apa kesulitan masyarakat perbatasan Kalimantan. Ternyata memang sulit mencapai ke sana, mungkin kalau kita tidak datang meninjau belum tentu pemerintah kabupaten bisa ke sana secara berkala," kata Marbun setelah melakukan peninjauan ke Kecamatan Lumbis Ogong, Desa Sumantipal perbatasan Kalimantan-Sabah, Kamis (4/8)

Lihat juga: Naktuka, Desa Sengketa Indonesia dan Timor Leste

Dari kecamatan yang cukup besar di Mansalong, Kabupaten Nunukan, menuju wilayah perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong dan Desa Sumantipal hanya bisa diakses menggunakan ketinting atau perahu kayu bermotor. Perjalanan memerlukan waktu hampir empat jam.

Dengan kondisi seperti itu, Pemerintah Kabupaten di Nunukan tidak bisa setiap hari melakukan peninjauan ke wilayah perbatasan. Terlebih, kata Marbun, Pemkab tidak memiliki perahu ketinting sendiri.

"Perahu harus sewa, untuk pulang pergi menghabiskan biaya enam sampai 12 juta, untuk perahu dan solar serta jasa tiga orang pengemudi perahu," jelas Marbun. (wis/wis)