Taat Undang-undang, Ahok Siap Cuti Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku siap cuti selama masa kampanye jika memang Undang-undang Pilkada memaksa demikian. Sejauh ini, Gubernur yang biasa disapa Ahok masih beraanggapan bahwa cuti merupakan hak, yang boleh diambil atau tidak oleh kepala daerah.

Ahok akan mengambil cuti selama masa kampanye pilkada jika gugatan uji materinya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

"Ya harus cuti, mau bagaimana lagi karena UU memaksa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/8).

Pilihan Redaksi PAN Nilai Risma-Sandiaga Calon Penantang Kuat Ahok Ahok Cium Gelagat Gerakan 'Asal Bukan Ahok' di Pilkada 2017 PDIP Belum Perintahkan Risma Maju ke Jakarta Ahok: Saya Dijamin Konstitusi, Tak Bisa Dipaksa Cuti

Karena itu untuk memastikan bahwa Undang-undang Pilkada memaksa atau tidak, ia mengajukan uji materi Pasal 70 undang-undang tersebut ke MK.

"Saya hanya meminta fatwa MK apakah Undang-undang itu memaksa saya cuti sekalipun saya tak mau kampanye atau tidak," kata Ahok.

Ahok berkeras tak mau cuti karena masa kampanye yang cukup lama, hampir empat bulan. Sementara dalam rentang waktu itu, ada pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Lihat juga: Whisnu Sakti Siap Gantikan Risma Pimpin Surabaya

Berdasarkan tahapan pilkada yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, masa kampanye dimulai pada 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Ahok menyatakan, jangka waktu hampir empat bulan itu bisa mempengaruhi proses pemerintahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, dengan tidak berkampanye maka secara tak langsung bisa membantah tudingan bahwa dia akan memanfaatkan jabatan sebagai gubernur sebagai kampanye terselubung.

Sebelumnya Ketua MK Arief Hidayat mengatakan permohonan uji materi dari Ahok sudah masuk. Hanya saja permohonan itu belum masuk ke sistem lantaran berkasnya belum sepenuhnya lengkap.

Lihat juga: Ketua MK: Pernah Ada Putusan Terkait Cuti Petahana

MK menurutnya tidak akan menolak sebuah permohon uji materi.Namun diakuinya, beberapa waktu lalu MK pernah mengeluarkan putusan yang isinya justru tertera seperti yang diatur dalam undang-undang itu.

Putusan tersebut adalah bahwa petahana harus mengambil cuti saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah di pilkada. Putusan itu dikeluarkan MK saat ada pihak yang mengajukan uji materi terhadap undang-undang sebelumnya. (sur)