Mendagri Ungkap Daerah dengan Belanja Pegawai Tertinggi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap satu daerah yang mengalokasikan 82 persen anggaran pendapatan dan belanja tiap tahun hanya untuk belanja pegawai.

Tjahjo enggan membuka identitas daerah tersebut. Namun, ia berkata bahwa daerah itu merupakan kawasan administrasi yang baru terbentuk enam tahun lalu.

Dengan alokasi belanja pegawai hingga 82 persen, artinya daerah tersebut hanya mengalokasikan 18 persen anggaran untuk belanja modal atau pembangunan.

"Saya tidak sebut daerah ya, tapi ada kabupaten yang belanja pegawainya sampai 82 persen (dari jumlah APBD). Itu daerah sudah hampir 6 tahun berdiri," Kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (5/8).

Lihat juga: Irit Anggaran, Tjahjo Minta Daerah Segera Rampingkan Pejabat

Penyerapan anggaran yang tinggi untuk sektor belanja pegawai memang sedang disoroti Pemerintah pusat. Untuk mengatasi masalah laten tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang baru disahkan pertengahan Juni lalu.

Menindaklanjuti terbitnya PP Perangkat Daerah, Tjahjo mengimbau pemda se-Indonesia segera mengesahkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Perda tersebut nantinya akan menentukan komposisi pejabat dan dinas di daerah sehingga mempengaruhi penyusunan anggaran daerah.

Penyerapan Rendah

Selain tingginya pagu belanja pegawai di mayoritas APBD, terdapat juga masalah tingkat penyerapan anggaran yang rendah oleh Pemda di Indonesia.

Presiden Joko Widodo bahkan telah menegur beberapa kepala daerah karena rendahnya serapan anggaran hingga semester I 2016 berakhir.

Lihat juga: Timbun Dana Pemprov DKI di Bank, Jokowi Tegur Ahok

Menurut Tjahjo, rendahnya serapan anggaran telah menjadi keniscayaan di Indonesia. Namun, ia menyebut pengelolaan anggaran di Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota jauh lebih baik dibanding Pemerintah Provinsi

"Justru (penyerapan anggaran) di (Pemerintah) tingkat II sudah cukup bagus dan ada kemajuan. Selama negara ini berdiri tak ada daerah yang penyerapannya penuh, pasti sisa. Tapi ini trendnya semakin bagus, hanya saja harus dipercepat agar jangan sampai belanja pegawai lebih besar," ujarnya. (wis/wis)