'Full Day School' Belum Merangkul Siswa di Daerah Pelosok

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Pendidikan sekaligus Koordinator Pusat Studi Pendidikan Dan Kebijakan (PSPK) Ifa H Misbach menilai usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penambahan jam belajar siswa di sekolah atau 'Full Day School' belum merangkul kebutuhan siswa-siswa khususnya siswa di pelosok daerah.

Menurut Ifa, konsep 'Full Day School'  masih berorientasi sistem belajar siswa yang bersekolah di wilayah urban atau perkotaan. Sebaliknya, konsep tersebut belum tentu sesuai dan cocok jika diterapkan di sekolah-sekolah yang terletak di pedesaan atau bahkan pedalaman.

"Kebutuhan siswa perkotaan dengan pedesaan kan lain. Karena itu pasti lain juga dong konsep belajar siswa yang bersekolah di perkotaan dengan siswa di pedesaan bahkan pedalaman. Itu yang belum dirangkul pemerintah," ujar Ifa kepada CNNIndonesia.com pada Senin (8/8).

Lihat juga: Mendikbud: 'Full Day School' Terinpirasi dari Sekolah Swasta

Permasalahan dan kebutuhan siswa di pelosok daerah, kata Ifa, belum tentu terpaku pada lama atau tidaknya jam belajar di sekolah. Saat ini, kebanyakan siswa di daerah masih memiliki hambatan terkait materi pengajaran dan biaya pendidikan di sekolah.

Dalam kondisi seperti itu, Ifa menilai 'Full Day School' hanya akan membuat biaya pendidikan anak di sekolah menjadi lebih mahal lagi karena penambahan jam mengajar guru-guru di kelas.

Penerapan konsep  itu juga dinilai erat kaitannya dengan kapabilitas mengajar guru di sekolah. Ifa mengatakan pemerintah harus bisa memastikan kemampuan guru mengajar dan kemampuan siswa belajar berdasarkan potensi kearifan lokal pada masing-masing daerah.

"Penerapan 'Full Day School' harus berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah. Untuk itu pemerintah mulailah membuat kebijakan pendidikan yang berangkat dari kebutuhan masing-masing daerah," kata Ifa.

Cetak Biru Sistem Pendidikan

Menurut Ifa, hal terpenting yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mengkaji dan menyusun cetak biru atau blue print pendidikan Indonesia. Cetak biru ini ditujukan untuk memperjelas tujuan jangka panjang yang ingin dicapai pemerintah.

Penyusunan cetak biru pendidikan harus melibatkan publik serta ahli pendidikan, juga harus didasarkan data dan riset di lapangan yang benar-benar memenuhi dan mencakup kebutuhan siswa-siswa di pelbagai daerah di Indonesia. Nantinya, cetak biru itu diharapkan bisa dipakai sebagai pedoman pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan.

Lihat juga: Kebijakan 'Full Day School' Akan Menambah Beban Guru

Ifa menyatakan sejauh ini pemerintah hanya fokus pada persoalan teknis pendidikan dan tidak menitikberatkan pada apa yang sebenarnya ingin dicapai dan dibentuk pemerintah untuk jangka panjang.

"Pemerintah harus ubah sudut pandang dan belajar mengidentifikasi apa kebutuhan masyarakat setempat. Jadi kebutuhan pendidikan harus ditemukan oleh masyarakat sendiri, tugas pemerintah itu hanya memfasilitasi dengan kebijakannya," kata Ifa. (wis/asa)