Bawaslu Gandeng Menko Polhukam Berantas Politik Uang Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bekerja sama memberantas politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 2017 mendatang.

Persoalan politik uang akan ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yakni sebuah lembaga untuk menangani tindak pidana pemilu yang melibatkan tiga institusi pengawas pemilu yaitu Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

Lihat juga: KPU Siap Verifikasi 83 Bakal Calon Independen

Sentra Gakkumdu akan mengolah laporan masyarakat mengenai dugaan Tindak Pidana Pemilu. Nasrullah menyatakan pihaknya telah meminta bantuan kepada Menko Polhukam Wiranto untuk membantu kesiapan Sentra Gakkumdu.

"Ada keinginan kuat kami ingin memastikan praktik politik uang ini disudahi. Semangat itulah yang diusung oleh pembuat UU, baik DPR, dan lembaga lain. Kami berharap jangan tanggung-tanggung dalam penegakan hukum terutama politik uang," ujar Nasrullah setelah bertemu dengan Wiranto di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jumat (19/8).

Nasrullah menilai Sentra Gakkumdu sangat vital dalam wilayah penegakan pidana. Oleh sebab itu ia berharap dalam wilayah penegakan tersebut dilandasi komitmen yang kuat dan peraturan bersama antara Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung.

"Ketiganya (Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung) nanti akan kami desain pola Sentra Gakkumdu satu atap tempat tiga institusi ini bekerja secara kolektif kolegial dalam menangani perkara-perkara pidana pemilu," ujar Nasrullah.

Lihat juga: Tekan Pelanggaran, Bawaslu Maksimalkan Aplikasi Daring

Bawaslu sudah merampungkan draf peraturan bersama. Draf peraturan itu sudah melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu tinggal menunggu dari pemimpin masing-masing institusi tersebut dan mendengar masukan dari mereka.

Mengenai respons pihak Kemko Polhukam, Nasrullah menuturkan Menko Polhukam sangat mendukung penegakan hukum pemilu. Sebab, keberhasilan penegakan hukum pemilu berkaitan erat dengan kapasitas pemerintah dalam hal menata sistem demokrasi Indonesia. (wis/obs)