KPK Geledah Kantor Gubernur Sultra Terkait Izin Tambang

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi di kawasan Kendari, Sulawesi Tenggara. Penggeledahan terkait dengan dugaan korupsi perizinan tambang di wilayah tersebut.

Pelaksan Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, penggeledahan di lakukan sejak pagi tadi. Lokasi yang digeledah di antaranya Kantor Gubernur Sultra, Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan sejumlah rumah pribadi.

"KPK sedang menggeledah sejumlah lokasi sekarang. Kasus dugaan tindak pidana korupsi penerbitan izin pertambangan," ujar Yuyuk dalam pesan singkat, Selasa (23/8).

Pilihan Redaksi Pemerintah Telusuri Lubang Tambang yang Tewaskan 25 Anak Menteri Archandra Minta KPK Bantu Benahi Kementerian ESDM Kalteng Bakal Terbitkan 1.500 Izin Tambang Rakyat Data Tumpang-Tindih, ORI Minta Integrasi Data Pemerintah

Walaupun demikian, Yuyuk enggan menyampaikan dokumen yang telah disita. Selain itu, dia juga bungkam soal siapa sosok pejabat atau penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan KPK tengah fokus pada korupsi di sektor migas dan minerba. Fokus itu dibarengi dengan permintaan penambahan penyidik dari Kepolisian.

Selain itu, Agus juga sempat menuturkan, KPK akan menetapkan tersangka terkait dengan kasus korupsi besar. Namun, dia enggan membeberkan secara rinci kasus dan siapa sosok dalam korupsi itu.

Dalam kasus dugaan korupsi di ESDM, KPK juga tengah mengusut potensi korupsi terkait proses penerbitan 3.966 izin usaha pertambangan yang bermasalah.

Untuk menindak tegas masalah itu, KPK telah menggelar pertemuan dengan Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan 21 gubernur di seluruh Indonesia.

Terkait dengan perizinan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 yang memberi wewenang pada gubernur sebagai pemberi rekomendasi izin usaha tambang. (asa)