Berbagai spekulasi muncul tentang penonaktifan Ruhut. Jajaran petinggi Demokrat yang tidak kunjung mempublikasikan dasar keputusan itu merupakan pangkalnya.
Saat dikonfirmasi, Ruhut menduga keputusan itu berhubungan dengan pernyataannya terkait proses hukum yang menimpa kolega separtainya, yakni Putu Sudiartana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perkataan Ruhut selangkah lebih maju dibandingkan partainya. Demokrat hingga saat ini belum mendeklarasikan tokoh yang akan mereka usung pada pilkada tersebut.
Pelaporan atas Ruhut yang terakhir ke MKD bermula ketika ia menyebut kepanjangan HAM sebagai hak asasi monyet. Ruhut menyatakan itu pada sebuah rapat di DPR.
MKD menyatakan anggota Komisi III DPR itu harus menerima sanksi ringan berupa teguran.
Ruhut menilai kasus korupsi Anas menurunkan elektabilitas Demokrat. Ia bahkan mendesak Anas segera mengundurkan diri.
Kebiasaan Ruhut berseteru telah terlihat sejak ia berkarier di Senayan. Pada keanggotaannya di DPR periode 2009-2014, ia pernah beradu argumen dengan Gayus Lumbuun.
Pada rapat Komisi III, Ruhut menuding Gayus selaku pimpinan komisi memberikan waktu lebih panjang pada fraksi PDI Perjuangan.
Lihat juga:Ruhut: Ada yang Memanasi SBY |
Kala itu, Ruhut bertaruh untuk memotong kupingnya jika SBY terbukti bersalah. Tak hanya itu, Ruhut juga berkelakar siap lehernya dipotong jika anak SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, terlibat dalam kasus yang sama.
Apabila Demokrat benar-benar memecatnya, Ruhut pun bertekad untuk tidak merapat ke partai politik lain. Ia ingin menjadi politikus yang mandiri.
"Demokrat bukan partaiku yang pertama, tapi yang terakhir. Tapi kalau lingkungan Demokrat enggak senang sama aku, aku ingin jadi tokoh independen seperti Ahok," ucapnya. (abm)