Komnas HAM: Proyek Infrastruktur Penuh Kekerasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan pembangunan infrastruktur skala besar selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dipenuhi dugaan praktik kekerasan dan manipulasi.

Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi menuturkan pembangunan infrastruktur berskala besar pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan korporasi, bukan masyarakat setempat. Selain itu, paparnya, pihaknya menemukan praktik dugaan kekerasan dan manipulasi.

Diketahui, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda pembangunan. Dia pun mengeluarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 soal Proyek Strategis Nasional, berisi tentang pembangunan sedikitnya 225 proyek skala besar macam bandara, jalan tol, pembangkit listrik dan waduk.

“Proses pengadaan tanah sering dilakukan dengan cara represif,” kata Dianto di Jakarta kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu. “Sosialisasi diadakan, tapi 200 warga berhadapan dengan 500 tentara. Bagaimana bisa terbuka?”

Komnas HAM menemukan dugaan praktik kekerasan itu pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur skala besar. Ini macam yang terjadi pada pembangunan bandara internasional di Kulon Progo (Yogyakarta) dan Majalengka (Jawa Barat); pembangkit listrik di Batang (Jawa Tengah); revitalisasi waduk Jatigede di Sumedang (Jawa Barat)

Baca juga: Para Penantang Sultan dari Kulon Progo

Dia menuturkan masyarakat lokal dalam setiap pembangunan proyek tersebut tak memiliki hak untuk berpartisipasi, serta tak menikmati hasilnya. Komnas HAM menyatakan walaupun dilakukan prosedur secara legal, namun proyek infrastruktur selalu dipaksakan kepada masyarakat setempat.

Sepanjang tahun lalu, Komnas HAM menerima sedikitnya 70 pengaduan dugaan pelanggaran HAM berkaitan dengan soal infrastruktur, dengan sepuluh kasus yang tengah ditangani. Komisi itu juga memperkirakan proyek infrastruktur skala besar akan meningkatkan konflik agraria di masa mendatang.

Dianto menuturkan dugaan manipulasi yang lain adalah mempersiapkan warga tertentu yang mendukung proyek infrastruktur tersebut, ketika warga lainnya melakukan penolakan. Hal tersebut, kata dia, dapat memecah konsolidasi di tingkat warga bahkan hingga tingkat keluarga.

“Muncul konflik sosial atau horizontal. Ketika itu pecah, maka ini menjadi alasan tentara atau polisi masuk,” tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemiskinan Masyarakat

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Vivi Yulaswati menuturkan pembangunan infrastruktur skala besar juga dapat menyebabkan pemiskinan masyarakat lokal. Hal tersebut, sambungnya, berkaitan dengan persoalan akses di tingkat masyarakat.

Dia menuturkan masyarakat miskin memiliki akses yang cukup panjang untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah lokal harus memiliki kebijakan yang membantu kelompok tersebut.

“Pemerintah lokal harus propoor. Mereka harus memastikan masyarakat mendapatkan manfaatnya,” kata Vivi kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Salah satu contoh, sambung dia, adalah ketika pembangunan bandara di satu lokasi tertentu yang membutuhkan listrik. Tak hanya bandara, sambung Vivi, namun juga masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar bandara pun harus mendapatkan listrik dengan baik sekaligus jalan untuk mendapatkan akses.

Vivi menegaskan sampai saat ini pihaknya belum melihat hal semacam itu terkait dengan pembangunan infrastruktur. Diketahui, pemerintah sendiri diketahui menargetkan sekitar Rp5.000 triliun untuk mendanai infrastruktur di pelbagai sektor sampai 2019. Di sisi lain, Bappenas mencatat pendanaan lainnya juga diperoleh melalui utang luar negeri pada tahun lalu yang mencapai US$15,20 miliar dengan komposisi terbesar infrastruktur (32,4 persen) dan energi (21,8 persen).

Baca juga: Benteng Terakhir Sukamulya Melawan Gempuran Penggusuran

(wis/agk)