Para Penantang Sultan dari Kulon Progo

Kulon Progo, CNN Indonesia -- Wasiyo berjalan ke Balai Desa Glagah dengan sejumlah pertanyaan di kepalanya pada pagi itu. Ladang tanaman cabainya ditinggalkan begitu saja. Di saat yang sama, ratusan petani lainnya tengah bergerak menuju tempat serupa. Ini adalah kali kedua Wasiyo mendatangi Balai Desa—setelah seminggu sebelumnya dilarang aparat keamanan.

Hari itu, 30 September 2014.

Mereka ingin tahu soal rencana New Yogyakarta International Airport, yang bakal dibangun di atas lahan Desa Glagah dan empat desa lainnya. Tak hanya itu, namun juga soal mengapa mereka tak diperbolehkan ikut acara sosialisasi seminggu sebelumnya.


“Warga jalan ketika itu. Sudah rame karena emosi, kok enggak dikasih tahu soal bandara?” kata Wasiyo.

Desa Glagah terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebagian besar mereka bekerja sebagai petani.

Pertemuan pun terjadi dengan Kepala Desa Agus Parmono sekitar dua jam lebih. Tapi hanya ada kekecewaan di sana.

Kepala Desa Glagah tak mampu menjelaskan apa-apa.

Agus kabur usai pertemuan dengan warga di Balai Desa dengan sepeda motornya—setelah pura-pura masuk ke dalam ruangannya. Kemarahan pun memuncak. Sebagian perempuan berteriak-teriak. Yang lainnya berusaha mengejar si kepala desa.

"Warga lama-lama panas dan emosi, langsung menyegel balai desa,” kata Wasiyo. “Ketika ditanya, Pak Lurah selalu bilang enggak tahu, enggak tahu.”

“Ini spontanitas. Lurah setelah masuk ruangan, tak mau kembali ke warga lagi,” kata Purwinto dalam tayangan video RCTI, Oktober 2014.

Purwinto dan Wasiyo tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), paguyuban petani yang menolak pembangunan bandara baru. Organisasi itu didirikan pada September 2012 untuk melawan pembangunan bandara baru yang bakal melintang pada sedikitnya lima desa di Kecamatan Temon. Mereka adalah Glagah, Jangkaran, Palihan, Kebonrejo, dan Sindutan.

Aktivitas petani di Kecamatan Temon. Wahana Tri Tunggal, satu paguyuban petani, menolak pembangunan bandara internasional. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)

Proyek bandara itu hasil kerja sama PT Angkasa Pura I (Persero) dan Grama Vikas Kendra (GVK) Power and Infrastructure, perusahaan asal India pada awal 2011. Luas bandara itu diperkirakan mencapai luas 600 hektare. Bandara tersebut pun masuk Proyek Strategis yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Penyegelan ala petani pun dilakukan.

Mereka melakukan pemalangan pintu Balai Desa menggunakan kayu-kayu yang ditemukan di sekitar bangunan itu—kemudian dipaku. Penyegelan itu berlangsung dua hari. Warga bergantian menjaga Balai Desa.

Tetapi, hal ini rupanya menjadi masalah baru bagi WTT.

Wasiyo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2014 karena dianggap merusak. Tiga teman lainnya pun demikian, sebagian dikenakan pasal penghasutan. Mereka adalah Sarijo, Tri Marsudi dan Wakidi. Wasiyo mengatakan tak ada kerusakan seperti yang dituduhkan kepolisian.

“Warga jamin tidak ada barang apa pun yang rusak. Saya juga heran,” katanya.

Wasiyo dan ketiga rekannya ditahan sejak Maret 2015 dan divonis empat bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Wates. Semuanya dibebaskan pada Juli 2015. Tapi, status narapidana ternyata membawa pengaruh tersendiri bagi keluarga mereka.

"Anak saya waktu itu sekolah di SMK, merasa malu bapaknya masuk penjara," kata Wakidi.

Namun, penjara bukanlah akhir segalanya. Para petani WTT masih menolak kehadiran bandara baru tersebut. Luapan ini tampak muncul ketika CNNIndonesia.com bertemu dengan para petani di Desa Glagah, awal Agustus lalu. Perbincangan itu dimulai sejak pukul 08.00 malam.

Ada kudapan lokal dan teh hangat di rumah Sumartono, Ketua WTT. Ada angin yang berembus kencang di pesisir Kulon Progo.

“Kami tidak takut sampai kapan pun. Sampai titik darah penghabisan,” kata Wasiyo.

Baca juga: Noktah Hitam Proyek Mega Jokowi

CNNIndonesia.com bertemu Wasiyo untuk pertama kalinya malam itu. Tubuhnya gempal dengan kulit sawo matang. Umurnya hampir 50 tahun.

Cerita pun dimulai dari Sumartono.

Dia menyatakan para petani mendengar kabar pembangunan bandara sejak 2012 lalu. Proyek itu disetujui Bupati Kulon Progo periode 2006—2011, Toyo Santoso Dipo. Pada akhir jabatannya, sosok ini pula yang meluncurkan Promosi Investasi Kulon Progo: the Jewel of Java.

"Kami membentuk WTT, yang artinya persatuan petani penggarap, petani pemilik lahan, dan buruh tani,” kata Sumartono. “Intinya paguyuban ini menyuarakan penolakan."

WTT bukannya tak punya alasan kuat. Organisasi itu memiliki tiga alasan utama penolakan terhadap rencana pembangunan bandara itu.

Pertama, tingkat kesubaran lahan pesisir Pantai Glagah yang membuat hasil pertanian melimpah. Kedua, besarnya potensi terjadinya tsunami di pesisir sehingga tak boleh mendirikan infrastruktur skala besar. Ketiga, pembangunan bandara dianggap tak ada pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana pembangunan bandara itu hanya tercantum pada RTRW Kabupaten Kulon Progo.

“Apa pun yang terjadi,” kata Tri Marsudi, malam itu, “Kami berjuang untuk anak cucu dan masa depan.”

Petani itu tak bakal bohong soal kesuburan lahan pesisir.

CNNIndonesia.com pun diajak berkeliling melihat kesuburan kawasan pesisir Pantai Glagah pada siang hari. Ada hamparan padi. Ada pula deretan jagung, cabai, semangka hingga terong.

Sofyan Supriyanto, seorang petani cabai dan semangka asal Desa Palihan, menceritakan hasil panennya. Dia mengatakan penghasilannya mencapai Rp9 juta saat panen tiba. Perbincangan itu dilakukan di tengah-tengah lahan garapannya.

"Sekitar empat bulan dapat Rp4 juta. Kemudian hasil dari semangka dapat Rp5 juta," kata dia.

Pendapatan hampir serupa juga dimiliki Dwi Sukendar, petani semangka di pesisir Pantai Glagah. Dia memperoleh Rp1,5 juta per masa panen untuk sekitar seribu tanaman semangka miliknya. Masa panen buah tersebut rata-rata mencapai 55 hari.

Kedua petani itu sama-sama menyatakan penolakannya terhadap New Yogyakarta International Airport. Mereka menuturkan bandara seharusnya tak dibangun di atas sawah produktif.

Kecamatan Temon memang salah satu penyumbang padi dan jagung untuk Yogyakarta. Luas lahan padi yang dipanen mencapai 2.039 hektare, sedangkan luas lahan panen jagung mencapai 108 hektare. Kecamatan itu sendiri memproduksi 14.202 ton padi sawah dan 658 ton jagung.

"Kalau pemerintah punya program membangun bandara, jelas menghilangkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat,” ujar Sofyan.

Baca juga: Benteng Terakhir Sukamulya Melawan Gempuran Penggusuran

Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Bandara Baru Sulistyo menuturkan pembangunan bandara itu adalah untuk memenuhi harapan pemerintah daerah guna mengimbangi pertumbuhan pesat kebutuhan transportasi udara.

“Ini untuk menggantikan Bandara Adisutjipto yang sudah jenuh,” kata Sulistyo dalam surat resminya, April 2015.

Soal bandara, tak semua warga setuju dengan WTT.

Ada yang tetap menolak pembangunan bandara, namun sebagian mendukungnya. Diskusi pada malam itu juga mengungkap konflik horizontal—hingga tingkat internal keluarga—yang terjadi usai sosialisasi pada 2014.

Hal itu diakibatkan janji pemerintah yang menyebutkan harga ganti rugi relatif tinggi. Kelompok pendukung proyek pun muncul macam Masyarakat Peduli Kulon Progo. Sejak kabar proyek bandara bergulir, ada pula dugaan manipulasi informasi—bagi warga yang menolak.

"Intimidasinya adalah memutarbalikan fakta,” kata Sumartono sembari memberikan contoh. “Kalau kalian tidak sepakat, maka tetap akan kehilangan tanah.”

Para petani pun menempuh jalur gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Izin Penetapan Lokasi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Maret 2015. Ini setelah Sultan sebelumnya menerbitkan Keputusan Gubernur soal Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Bandara Baru pada September 2014.

Pada Juni 2015, PTUN memenangkan gugatan warga dengan alasan aturan Sultan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Jawa—Bali. Namun pada September 2015, Mahkamah Agung (MA) justru memenangkan kasasi pihak pemerintah daerah. Lembaga itu pun menolak rencana permohonan Peninjauan Kembali para petani. Akibatnya, pengukuran lahan pun dimulai pada Februari lalu.

Ini yang membuat sebagian petani marah.

Pemberian batas patok ditentang oleh para petani yang mengakibatkan kericuhan dengan aparat. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)

Kekerasan di Desa Glagah

Pengukuran dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dikawal oleh aparat Polres Kulon Progo. Dari pengukuran makam hingga batas wilayah untuk New Yogyakarta International Airport.

Muhamdi, salah seorang petani WTT, menunjukkan soal penanda batas wilayah bandara tersebut kepada CNNIndonesia.com saat itu. Petugas memancangkan bambu dengan bendera merah putih sebagai penandanya.

Kericuhan terjadi ketika pengukuran dilakukan di Desa Glagah.

Pasukan Anti Huru-Hara diturunkan. Mereka berpakaian lengkap dengan tameng dan tongkat pemukul. Muhamdi berada dalam kericuhan itu. Ada aksi saling dorong.

"Jumlah polisi yang berjaga tidak sebanding dengan warga,” kata dia. “Saya dipukul di kepala, terus jatuh. Setelah bangun, badan sakit semua.”

“Ada seorang ibu yang terkena injak-injak aparat,” kata Rizky Fatahillah, Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta.

LBH Yogyakarta—yang menjadi pendamping hukum warga— melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi ke Komnas HAM dan Ombudsman. Tak hanya Muhamdi, warga lainnya pun dipukul dan ditendang. Ada aparat yang memaksa masuk dan merusak tanaman cabai warga. WTT pun merekam upaya pengukuran di Desa Palihan melalui video.

“Allahu Akbar,” kata salah satu warga, saat kericuhan terjadi.

“Ora ngawur, kendalikan bos.”

“Mundur.. mundur kamu..”

Mungkin konflik itu juga berimbas ke paguyuban petani tersebut. Sebagian anggota keluar dari WTT karena persoalan berlarut-larut. Saat ini, WTT hanya punya sekitar 300 anggota—dari 600 anggota sebelumnya.

Mungkin ini juga soal uang ganti rugi.

Sejumlah pemberitaan melansir pada Juni, pemerintah menetapkan harga Rp350.000 per meter untuk harga terendah hingga Rp1,7 juta per meter untuk harga tertinggi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyatakan nilai ganti rugi itu mencapai Rp3,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dalam majalah internal Juli-Agustus 2014, PT Angkasa Pura I (Persero) menyatakan pembangunan bandara harus mengacu kesalihan sosial dan prinsip pembangunan manusia. Warga setempat, demikian perusahaan, harus dilibatkan sebelum dan sesudah operasi bandara.

“Pembangunan bandara hakikatnya pembangunan manusia,” kata Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT Angkasa Pura I Gunawan Agus Subrata. “Dalam pembangunan itu, masyarakat harus bahagia.”

CNNIndonesia.com pun menemui Bupati Kulon Progo periode 2011—2016 Hasto Wardoyo di rumah dinasnya untuk tahu lebih detail.

Hasto optimistis bandara baru akan berdiri pada 2019 dengan peletakan batu pertama pada September atau Oktober tahun ini. Walaupun ada penolakan, dia menyatakan, dirinya menganggap itu bukanlah masalah yang berarti.

"Kalau belum setuju, sudah ada mekanismenya, misalnya melalui pengadilan,” kata dia.

Masalahnya, keberadaan kelompok kecil—macam petani penggarap—kian terancam kesejahteraannya.

Spanduk berisi protes para petani terhadap rencana pembangunan New Yogyakarta International Airport. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)

Setidaknya hal itu dilontarkan Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yogyakarta. Analisis itu menyatakan kemiskinan di provinsi itu tak mengalami perubahan sepanjang 2009-2013. Kedua lembaga itu menyatakan distribusi pendapatan penduduk—dengan total populasi 3,6 juta orang—semakin timpang.

Ini karena masing-masing 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah dan menengah, mengalami penurunan porsi pendapatannya. Di sisi lain, kue pendapatan kelompok tersebut diambil alih oleh 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi.

“Distribusi pendapatan penduduk semakin timpang,” demikian analisis tersebut, “Karena porsi penduduk yang berpendapatan tinggi semakin besar.”

Baca juga: Kegelisahan Orang Seko dan Ancaman Kampung yang Tenggelam

LBH Yogyakarta menilai maraknya pembangunan hotel berbintang di Yogyakarta—mal hingga apartemen, akan lebih masif ketika bandara baru benar-benar direalisasikan. Lembaga itu menegaskan bandara Kulon Progo, sebagai proyek mega, adalah magnet baru bagi investor industri tersebut.

Data BPS menyatakan terdapat lonjakan jumlah hotel di provinsi tersebut sepanjang 2006–2014. Pada 2006, terdapat 37 hotel bintang dan 1.046 hotel nonbintang. Jumlah kedua hotel itu masing-masing tumbuh 129 persen dan 3,34 persen. Khusus hotel bintang, jumlahnya melonjak menjadi 85 hotel dan untuk hotel nonbintang, mencapai 1.081 hotel.

“Pembangunan bandara baru menguntungkan investor industri properti dan pariwisata,” kata Rizky Fatahillah, Pengacara Publik LBH Yogyakarta.

“Kami tak akan menjual tanah sejengkal pun. Tanah ini untuk anak cucu kami,” kata Wasiyo.

Kekhawatiran—sekaligus perlawanan—para petani, mungkin tak terhenti hingga hari ini.

Kesan ini pula yang mencuat ketika bertemu Wasiyo maupun Sumartono, awal Agustus lalu. Di tengah-tengah kudapan lokal dan teh hangat, para petani terus membicarakan masa depan mereka.

Malam itu, angin berembus kencang di pesisir pantai Kulon Progo. (asa/agk)