BPN Terbitkan 25 Juta Sertifikat untuk Atasi Konflik Tanah

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan untuk mengeluarkan 25 juta sertifikat kepemilikan lahan hingga 2019 guna mengatasi persoalan konflik agraria dalam pembangunan infrastruktur.

Menteri Agraria Sofyan Djalil menuturkan, Proyek Strategis Nasional menjadi prioritas pemerintah saat ini. Proyek itu berisi ratusan pembangunan infrastruktur skala besar macam bandara, jalan tol, pelabuhan hingga pembangkit listrik.

Oleh karena itu, sambung Sofyan, ada tiga cara yang dapat digunakan terkait upaya penyelesaian konflik agraria dan pembangunan infrastruktur.

“Sertifikasi lahan secara massal. Targetnya sampai 2019 adalah 22 sampai 25 juta sertifikat akan dikeluarkan,” kata Sofyan kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu di Jakarta.

BPN menyatakan terdapat 100 juta bidang tanah yang dimiliki masyarakat. Namun, hanya terdapat 40 juta-42 juta sertifikat tanah yang telah diterbitkan.

Lembaga itu menyatakan sertifikasi itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian konflik agraria. Presiden, dalam keterangan resmi BPN, menginstruksikan Kementerian Agraria untuk mengadakan program sertifikasi tanah masyarakat pedesaan secara besar-besaran.

Baca juga: Noktah Hitam Proyek Mega Jokowi

Selain itu, Sofyan menuturkan, pihaknya juga akan melakukan pemetaan tanah di tiga tempat sebagai proyek percontohan yakni Batam, DKI Jakarta dan Surabaya. Dengan pemetaan, BPN berharap konflik tanah dapat dikurangi.

Dia mengatakan pihaknya juga berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masa lalu. Tak hanya itu, Sofyan menyatakan BPN akan menyediakan lahan terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam rangka pengurangan konflik tersebut.

Pilihan Redaksi Benteng Terakhir Sukamulya Melawan Gempuran Penggusuran Komnas HAM: Proyek Infrastruktur Penuh Kekerasan Proyek Infrastruktur, KPA Temukan Percepatan Perampasan Tanah Kegelisahan Orang Seko dan Ancaman Kampung yang Tenggelam

Kementerian tersebut menegaskan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum sudah cukup membantu dalam pembangunan proyek infrastruktur. Sofyan mengklaim aturan itu pun sudah melindungi pelbagai kalangan masyarakat.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal BPN Noor Marzuki mengatakan penggunaan aparat keamanan dalam proyek pembangunan infrastruktur adalah terkait dengan potensi ancaman bagi aparatur pemerintah. Penggunaan itu, sambungnya, untuk keselamatan aparatur BPN menjalankan tugas.

“Kalau ada ancaman kami minta bantuan, bukan untuk masyarakat, tapi buat kami menjalankan tugas,” kata Marzuki. “Ini pendampingan, bukan pengamanan.”

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan konflik lahan diwarnai dugaan praktik kekerasan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat lokal. Hal itu, terutama berkaitan dengan proses pengadaan tanah.

Pembenahan Sektor Pertanian

Peneliti Senior Prakarasa Setyo Budiantoro mengatakan, sektor pertanian yang tak menjanjikan menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk dibenahi. Kebanyakan orang tua yang berprofesi petani kini tak mau anaknya punya pekerjaan yang sama.

Ketika petani menjual lahannya untuk kepentingan industri, ujar Budiantoro, akan ada pula perubahan sosial dan ekonomi kawasan tersebut. Perubahan itu salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah tersebut.

“Harus ada penyiapan tenaga kerja lokal untuk pemerataan. Ketika investor datang untuk membangun kawasan industri, ada perubahan sosial,” kata Budiantoro di Jakarta, Kamis (1/9).

Dia menuturkan, ketika sektor pertanian tak lagi menjanjikan, maka akan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk pergi ke kota. Oleh karena itu diperlukan pemberian insentif bagi mereka yang bertahan di sektor pertanian.

[Gambas:Video CNN] (asa/agk)