Kemdagri: 20 Juta Warga Belum Rekam Data e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri mencatat masih ada 20 juta lebih warga yang belum merekam data e-KTP hingga akhir Agustus. Menurut data Kemdagri, warga yang telah melakukan perekaman berjumlah 162.047.403 jiwa.

Saat datang ke Kantor Ombudsman RI untuk membicarakan masalah perekaman data e-KTP hari ini (1/9), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkata bahwa pemerintah tetap menargetkan perekaman data e-KTP hingga akhir bulan ini. Namun, ia tak menutup kemungkinan perekaman data e-KTP dilakukan setelah melewati tenggat yang diberikan.

Kemdagri menargetkan perekaman data e-KTP seluruh warga dapat rampung pertengahan tahun depan. Jika perekaman telah selesai, masalah data ganda kependudukan juga diyakini akan hilang.

Pilihan Redaksi Sebanyak 2,21 Juta Warga Papua Belum Rekam Data e-KTP Pemerintah Jamin Layanan Publik Bagi yang Tak Punya e-KTP Kemdagri: Perekaman e-KTP di Papua Terkendala Listrik Kemdagri Didesak Hapus Sanksi untuk Masyarakat Terkait e-KTP

"Target kami, pertengahan 2017 bisa selesai semua masalah data ganda penduduk. Sebenarnya, sesuai PP Nomor 112 Tahun 2013 pada Pasal 10 mengamanatkan bahwa 31 Desember 2014 merupakan batas akhir pemberlakukan KTP lama," ujar Tjahjo.

Sementara itu Direktur Jenderal Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kemdagri sebenarnya telah melahirkan regulasi yang mempermudah pembuatan e-KTP bagi warga. Regulasi-regulasi yang dibuat mengatur pembebasan biaya pembuatan e-KTP, mekanisme jemput bola Dinas Dukcapil, dan kemudahan perekaman data bagi warga di luar domisili.

Namun, kemudahan melalui regulasi Kemdagri itu tak mengatasi kesulitan pada tataran implementasi. Zudan mengakui, banyak masalah terkait sumber daya manusia yang ditemui berbagai daerah.

"Di tataran implementasi memang ada masalah SDM. Tapi saya sudah minta dan kumpulkan nomor kontak whatsapp 514 kepala dinas dukcapil kabupaten/kota, kalau ada kesulitan warga dapat melapor ke mereka," kata Zudan.

Walau masih ada kekurangan data bagi puluhan juta warga, Ombudsman menilai kinerja Kemdagri dalam layanan perekaman e-KTP patut dipuji. Menurut Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari, pengawalan program rekam data e-KTP justru harus dilakukan kepada dinas dukcapil di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

"Jadi di level regulasi dan operator pusat sudah menunjukkan proses yang governance, tetapi di tataran bawah yang butuh pengawalan," kata Lely.

Lely juga menilai positif langkah petugas Dinas Dukcapil yang mau menghampiri warga untuk merekam data. Ia berharap petugas Dinas Dukcapil di kota-kota besar mau menyambangi kantor swasta dan pemerintahan sebagai bentuk penjemputan bola dalam rekam data e-KTP. (sur/wis)