Penyetopan Hibah untuk Bamus Betawi Tergantung DPRD Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Keinginan Gubernur DKI Jakarta menyetop pemberian dana hibah bagi Badan Musyawarah (Bamus) Betawi terhalang regulasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Sekretaris DKI Jakarta, Saefullah, pemberian dan pemberhentian dana hibah harus diputuskan bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD.

"Penghapusan kan bukan maunya Gubernur atau siapa, kan penganggaran ada di dewan. Jadi tergantung DPRD, eksekutif, Gubernur. Masih dibahas," kata Syaefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9).

Lihat juga: Dianggap Berpolitik, Ahok Ingin Setop Dana untuk Bamus Betawi

Selama ini Pemprov dan DPRD Jakarta selalu menyalurkan dana hibah sejumlah Rp4 miliar hingga Rp5 miliar kepada Bamus Betawi.

Ahok berencana tak memberi dana ke Bamus Betawi karena organisasi itu dianggap telah menggunakan dana hibah untuk kegiatan politik. Menurutnya, Bamus Betawi telah bermain politik dengan kerap melontarkan pernyataan agar Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh putra asli ibu kota.

Ia menilai keterlibatan Bamus Betawi dalam dunia politik sebagai pelanggaran.

"Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945 ketika dia bilang Jakarta harus Betawi yang menjadi gubernurnya. Makanya saya bilang Bamus Betawi tidak boleh lagi dapat hibah karena mereka hanya main politik. Membuat lebaran Betawi pun menyebarkan pidato kebencian, berunsur SARA," kata Ahok.

Tudingan Ahok telah dijawab Ketua Bamus Betawi Zainudin. Ia menyebut tuduhan Ahok sebagai kesalahpahaman. Pasalnya, kata dia, Bamus Betawi tidak pernah mendorong putra asli Jakarta untuk menjadi gubernur di ibu kota. Melainkan sekedar menawarkan kepada sejumlah partai.

"Saya kira bukan main politik, tapi kami tawarkan orang-orang Betawi, kami sudah putuskan, ini silakan dipakai. Kalau tidak ya tidak apa-apa," ujar Zainudin.

Lihat juga: Sejumlah Ormas dan Tokoh Betawi Dukung Yusril dalam Pilkada

Salah satu tokoh Betawi yang masuk dalam radar calon gubernur ajuan Bamus Betawi adalah Saefullah. Ia pun mengakui kehadirannya dalam uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan Partai Gerindra, pekan lalu, atas peran Bamus Betawi.

"Saya tidak mengerti salahnya di mana. Kemarin saya kan diundang ke sana (Bamus Betawi), saya sebagai orang Jakarta harus menghargai dia juga. Kan ada empat nama (usungan Bamus Betawi), Pak Nachrowi Ramli, Bu Sylviana Murni, Pak Haji Lulung, saya. Saya belum tahu mana yang dia putuskan," ujarnya.

Sejak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Partai Gerindra, Saefullah mengatakan belum berkomunikasi lagi dengan partai tersebut. Ia juga menilai langkahnya mengikuti kegiatan itu tidak menyalahi aturan yang mengikatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

"Nanti kalau sudah definitif (menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah) baru saya mengundurkan diri." (wis/obs)